DPRD Kepri

DPRD Kepri Minta Pemprov Lakukan Karantina Pemudik Lokal

Anggota Fraksi PKS DPRD Kepri Ing Iskandarsyah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri meminta pemerintah provinsi Kepri tegas menolak atau langsung memulangkan ribuan WNI-TKI deportasi dari Malaysia dan Singapura yang saat ini di tampung di Kepri, hingga tidak membuat masyarakat resah.

Demikian juga dengan pemudik lokal dari daerah endemik seperti Jakarta yang tidak diawasi saat pulang dari daerah lain ke Provinsi Kepri.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kepri Ing Iskandar, mengusulkan Gubernur Kepri segera melakukan karantina terhadap pemudik lokal yang datang dari luar Kepulauan Riau dengan jangka waktu 14 hari.

“Hal itu bisa dilakukan sebagaimana amanat UU No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Pasal 15 yang mengatur karantina di pintu masuk dan wilayah,”tegas Ing Iskandarsyah di Tanjungpinang, Senin,(30/3/2020).

Dalam penanganan dan pemulangan TKI deportasi, lanjut Ing Iskandarsyah, pemerintah daerah juga harus lebih tegas menolak atau langsung memulangkan sejumlah TKI deportasi tersebut ke sejumlah darah asalnya di Indonesia.

“Pemerintah daerah harus lebih tegas, menolak atau langsung memulangkan, hingga tidak membuat masyarakat semakin resah ditengah wabah corona dan Malaysia yang merupakan epicentrum penyebaran covid-19,”ujarnya.

Saat ini, lanjut Iskandarsyah, sejumlah masyarakat di Karimun dan Batam sangat resah atas singgah dan ditampungnya ribuan TKI deportasi asal Malaysia itu.

“Kemarin masyarakat Karimun sudah protes mengenai masalah TKI ini. Apakah ada jaminan mereka sahat sesuai protokol kesehatan covid-19?,”ujarnya.

Hal itu, sebut Ing Iskandar, dikarenakan tidak adanya skenario yang jelas dari pemerintah pusat, mengenai, tata cara pemulangannya mulai dari transportasi, makan minum, karantina 14 hari, hingga mekanisme pemulangannya.

Seharusnya, sebut Politis PKS ini, pemerintah pusat memberikan skenario detil dengan menjelaskan kepada masyarakat agar tercipta rasa aman. Termasuk bagaimana mekanisme pemulangan langsung yang sehat, sehingga tidak perlu keluar dari pelabuhan.

Selain itu, Pemprov Kepri juga harus tegas meminta pemerintah pusat mencari solusi yang baik agar daerah tidak terlalu terbebani menangani masalah tersebut.

“Yang dihadapi Kepri luar biasa, baik mengatasi covid-19 dan TKI yang pulang melewati Kepri. Oleh karena itu, Pemerintah pusat harus menjelaskan kepada pemerintah Kepri dan masyarakat tentang management mereka dalam menangani kepulangan TKI yang setiap hari bisa 3 ribu orang,”pungkasnya. (PM)