Tanjungpinang, LintasKepri.com – Gerakan Anak Melayu (GAM) Kepri, menilai Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang “Belum Layak” mendapatkan penghargaan Adipura Buana 2016 untuk kategori kota sedang dari Presiden Republik Indonesia.
“Kami dari Gerakan Anak Melayu Provinsi Kepri menilai Kota Tanjungpinang belum layak mendapatkan penghargaan tersebut mengingat persoalan tata kelola dan masalah sampah masih belum bisa terselesaikan secara merata dan menyeluruh,” kata Ketua GAM Kepri, Said Rony Saputra kepada LintasKepri.com, Sabtu (23/7).
Dia menjelaskan, piala Adipura Buana yang datang pada hari ini Sabtu, dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla kepada Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dengan diarak langsung setibanya di Pelabuhan Sri Bintan Pura menuju Terminal Sei Carang, merupakan penantian panjang selama 2 tahun belakangan yang sempat gagal diraih Tanjungpinang dimasa pemerintahan Lis selaku walikota hingga akhirnya berbuahkan hasil.
“Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup ini akhirnya secara resmi menetapkan Kota Tanjungpinang menerima penghargaan Adipura Buana,” katanya.
Padahal, kata Rony, kalau skala kota “belum layak”. Mungkin saja tim penilai dari Kementrian Lingkungan Hidup yang tidak diketahui masyarakat kapan datangnya, menilai aspek kebersihan di pusat kota saja. Selain itu juga, dirinya mempertanyakan anggaran yang digunakan untuk memboyong camat se-Kota Tanjungpinang.
“Saya rasa cukup Kepala Dinas Kebersihan dan Badan Lingkungan Hidup saja yang mendampingi walikota, mengingat keuangan kas daerah yang saat ini sedang defisit.
“Tak perlu lah camat ikut juga, karena acara itukan bersifat ceremonial saja,” tegasnya.
Ia juga menilai program penataan kota dan lingkungan hidup berbasis inovasi, regulasi, kolaborasi yang dilakukan Kota Tanjungpinang masih sebatas kegiatan ceremonial.
“Pada kenyataannya, praktek dilapangan teryata kurang konsisten,” tutupnya yang juga mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Tanjungpinang. (Iskandar Syah)
Bukannya di gerbang masuk masjid penyengat bertuliskan sulthan RIAU – LINGGA ?????
Bukan KEPRI – LINGGA
Wah peluang bisnis ni..nanti kami nak jual baju berjudul Tanjungpinang -provinsi Kepulauan Riau.
Harapan saya
Jgn hanya mengkritik.namun harus ada tindakan nyata untuk menjaga pulau penyengat sebagai bagian dari kepulauan Riau.
Yg salah itu pemberian nama provinsi Kepulauan Riau. Seharusnya Riau itu ada disini, bukan di Pekanbaru. Ingat sejarah kerajaan Riau-Lingga ada di Tanjung Pinang pusatnya. Provinsi Riau Yg skrg beribukota Pekanbaru seharusnya bukan Riau tetapi Riau Daratan. Ini sudah salah sejak awal.