Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Isu mengenai perebutan posisi staf khusus Gubernur Kepulauan Riau untuk periode 2025-2030 tengah ramai diperbincangkan publik.
Rumor ini mencuat melalui sebuah unggahan di media sosial Facebook Info Pinang, yang dibagikan oleh akun bernama Pesulap Merah.
Dalam unggahan tersebut, sejumlah nama disebut sebagai calon staf khusus, di antaranya Suyono Saeran, Basyarudin Idris, Iswandi Bang Long, Eko Afrizal, Muhammad Auliansyah, bahkan mantan Presiden Mahasiswa UMRAH.
Postingan berbentuk poster itu juga mengklaim bahwa enam calon staf khusus tersebut akan menerima gaji sebesar Rp20 juta per bulan, yang bersumber dari anggaran negara.
Menanggapi namanya yang dicatut dalam isu ini, Muhammad Auliansyah mengaku tidak tertarik dengan jabatan tersebut. Ia bahkan mengkritik keberadaan staf khusus yang dinilainya belum memiliki dasar hukum dan efektivitas yang jelas.
“Staf khusus kepala daerah itu kan masih pro-kontra dan gak punya nomenklatur yang jelas, baik dalam perekrutan maupun penerimaannya. Yang seharusnya kita evaluasi adalah efektivitas dan kegunaannya,” ujar Aulia saat dihubungi melalui WhatsApp.
Aulia menyebut, perangkat kerja yang sudah diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), seperti staf ahli, asisten, dan OPD, sudah memadai untuk membantu tugas gubernur.
Menurutnya, keberadaan staf khusus justru bisa menimbulkan polemik dan melanggar aturan yang ada.
“Sudah ada perangkat resmi seperti staf ahli, asisten, dan OPD. Jadi, staf khusus ini sebenarnya tidak diperlukan lagi. Fokus kita harus pada optimalisasi perangkat yang sudah ada,” jelasnya.
Sebagai bagian dari tim perjuangan Ansar Ahmad sejak periode pertama, Aulia juga menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.
Ia mengingatkan, penggunaan anggaran harus diprioritaskan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan kebutuhan mendesak daerah.
“Kita harus memahami arahan Presiden Prabowo, bahwa anggaran yang tidak perlu harus dipangkas. Jangan sampai hal seperti ini menjadi polemik yang berujung merugikan masyarakat,” tegas mantan aktivis mahasiswa ini.
Namun, jika memang diperlukan dan staf tambahan dianggap mendesak, Aulia berharap proses perekrutannya dilakukan secara profesional dan transparan.
Ia juga mengapresiasi sikap Gubernur Ansar Ahmad yang dinilainya lebih memilih memaksimalkan perangkat OPD dan SOTK ketimbang menunjuk staf khusus.
“Setahu saya, Pak Ansar secara pribadi lebih memilih mengoptimalkan OPD dan SOTK yang ada daripada mengangkat staf khusus atau TPP. Itu langkah yang lebih bijak,” imbuhnya.
Aulia menutup dengan menegaskan bahwa dirinya memiliki kesibukan lain di bidang bisnis, sehingga tidak memiliki waktu untuk terlibat dalam polemik semacam ini.
Ia juga menyebut masih banyak cara lain untuk menghargai jasa mereka yang berkontribusi dalam Pilkada tanpa harus menciptakan kontroversi. (Mfz)
Editor: Ism
