Natuna, LintasKepri.com – Beredar kabar akan adanya wacana penghapusan tenaga kerja honorer atau tenaga kontrak yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Natuna.
Menanggapi hal tersebut diatas, anggota Komisi III DPRD Natuna, Junaidi, ikut angkat bicara. Menurutnya, sebelum langkah tersebut benar-benar diambil, harus dilakukan kajian lebih mendalam.
“Perlu di kaji dulu jika kita ingin mengambil kebijakan tersebut, tidak bisa gegabah,” ucap Junaidi, kepada awak media, Kamis (12/08/2021) kemarin.
Politisi Partai Hanura itu mengaku tidak setuju, jika tenaga kerja honorer maupun kontrak yang telah ada akan dihapuskan.
“Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, jika masalahnya terkait ketersediaan anggaran, sama-sama kita pihak Legislatif dan Eksekutif mencari solusi yang lebih humanis,” kata Junaidi.
Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati, bisa saja membuat kebijakan, misalnya Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, ASN, Honorer dan Legeslatif, dikurangkan gaji atau tunjangan atau insentifnya, sampai APBD Natuna kembali normal.
“Dimasa pandemi Covid-19 ini semua kalangan merasakan kesulitan ekonomi, jika ingin membuat suatu kebijakan harus dikaji dan dicermati terlebih dahulu,” ujar wakil rakyat dari Dapil Natuna I tersebut.
Junaidi menambahkan, seandainya nanti benar akan ada penghapusan tenaga honorer atau tenaga kontrak, hal itu sama saja membuat masyarakat merasa lebih sengsara. Sebab sambung dia, masyarakat juga memiliki tanggungan keluarga, seperti punya anak dan istri, yang musti ditanggung segala kebutuhannya.
“Lagi pula bekerja sebagai tenaga honorer itu sebenarnya bukan tujuan utama mereka ditengah tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai, bisa dikatakan mereka bekerja sebagai honorer hanya semata-mata untuk bertahan hidup, kalau mereka di pecat apalagi di tengah pandemi dan sulitnya ekonomi sekarang, apa yang harus mereka kerjakan, sedangkan di Natuna masih sangat minim lapangan pekerjaan,” tandas Junaidi.