Natuna, LintasKepri.com – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah meluncurkan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dengan daya 450 VA, sejak tahun 2020 lalu, hingga Maret 2021. Bantuan pasang baru listrik tersebut berupa instalasi listrik sederhana dengan 2 titik lampu dan 1 kotak kontak, termasuk biaya penyambungan, biaya instalasi dan biaya penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO).
Kabupaten Natuna, merupakan salah satu Daerah yang mendapatkan jatah BPBL dari Pemerintah, yang di tangani langsung oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Hal ini pun mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi III DPRD Natuna, Rusdi (akrab disapa Muk), karena Natuna yang masuk wilayah daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), sebagian warganya ikut merasakan bantuan BPBL tersebut.
Namun Muk mengaku sedikit heran, sebab banyak warga Natuna yang telah di data sebagai penerima program BPBL, namun kenyataannya hingga Agustus 2021, belum juga di lakukan pemasangan meteran baru dirumahnya. Salah satunya adalah masyarakat di Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut (BTL).
“Saya mendapatkan laporan dari warga Desa Kelanga, bahwa disana ada 41 Kepala Keluarga yang telah di data, namun sampai saat ini baru 5 rumah yang di pasang meteran, sisanya hanya di pasang instalasinya saja,” terang Muk, saat ditemui di Ranai, Rabu (04/08/2021) siang.
Politisi Partai PDI-P itu mengaku telah mempertanyakan hal ini kepada pihak PLN ranting Ranai, Kabupaten Natuna. Namun kata dia, pihak PLN Ranai yang kini dipimpin oleh Boni Sofianto itu, tidak tahu banyak soal bantuan pemasangan listrik gratis bagi masyarakat Natuna.
“Jadi saya juga bingung mau tanya kemana, sebab bantuan ini yang menangani adalah Dinas ESDM Provinsi Kepri. Saya juga sudah komunikasikan hal ini dengan Anggota DPRD Kepri, Bapak Lis Darmansyah, kata beliau siap membantu,” jelas Muk.
Wakil rakyat dari Dapil Natuna I itu meminta pihak yang berwenang dalam pelaksanaan program BPBL ini dapat transparan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak bertanya-tanya soal bantuan pemasangan listrik gratis yang telah dijanjikan oleh Pemerintah.
“Kasian masyarakat, mereka bingung, mau pasang meteran listrik sendiri nanti ternyata dapat bantuan, tapi kalau tidak dipasang, sampai saat ini tidak ada kejelasan sama sekali. Jadi mereka sangat bingung,” tutur Muk.
Kepala Desa Kelanga, Asmuri, saat dihubungi media ini membenarkan, bahwasannya masih banyak warganya yang belum mendapatkan bantuan pemasangan meteran listrik baru. Padahal, pihak Desa telah menyerahkan data warganya yang belum memiliki sambungan listrik mandiri, sebanyak 41 KK.
“Iya benar pak,” kata Asmuri, menjawab pertanyaan awak media, pada Rabu (04/08/2021) kemarin, melalui pesan singkat WhatsApp (WA).
Sementara itu Manager PLN Ranting Ranai, Kabupaten Natuna, Boni Sofianto, saat dihubungi media ini mengaku, bahwa pihaknya tidak tahu persis soal program bantuan pemasangan listrik gratis dari Pemerintah.
“PLN hanya sebagai penyedia listrik, dari pihak mana bantuannya kami tidak tahu persis. Kami hanya melakukan pemasangan listrik yang terpantau di sistem bagi yang sudah melakukan pembayaran BP nya,” tulis Boni Sofianto, membalas pesan singkat dari awak media ini.
Ditambahkan Boni Sofianto, hingga sejauh ini pihaknya telah memasang sambungan baru sebanyak 156 KWH, untuk 156 rumah yang ada di Kabupaten Natuna.
“Ini mulai nyala tahun 2020 dan 2021,” tandas Boni Sofianto.
Sementara itu mantan Manager PLN Ranting Ranai, Abdul Munir, pada Januari lalu pernah menyampaikan, bahwa Pemerintah telah memperpanjang waktu pemberian bantuan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN kategori rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA bersubsidi, serta kategori bisnis dan industri daya 450 VA hingga Maret 2021.
Perpanjangan program subsidi tagihan listrik ini merupakan upaya Pemerintah untuk meringankan beban kelompok masyarakat kurang mampu dan rentan dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“Bagi pelanggan rumah tangga dengan kategori daya 450 VA akan mendapatkan diskon 100 persen, kemudian pelanggan kategori daya 900 VA bersubsidi yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan mendapatkan diskon 50 persen,” kata Munir pada awal Januari lalu, saat masih menjabat sebagai Manager PLN Ranting Ranai, seperti dikutip dari koranperbatasan.com.
Sebagai informasi, bahwa pendanaan program BPBL atau sambungan listrik gratis tersebut berasal dari program Kementerian ESDM Peduli, bantuan 28 badan usaha Sektor ESDM dan CSR PLN. Melalui program ini, masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan akses listrik atau listriknya menumpang dari tetangga, kini bisa mendapatkan listrik secara mandiri. (Erwin)