Tanjungpinang, LintasKepri.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri meminta pemerintah pusat untuk tidak mengubah “keistimewaan” Batam dengan kawasan Free Trade Zone (FTZ) nya plus BP Batam. Masalah tumpang tindih kewenangan seharusnya tidak serta menghapus keunggulan Batam tersebut.
Sambil berumpama, Gubernur Kepri Muhammad Sani meminta pusat untuk tidak merubah status Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Jangan karena nyamuk, kelambu dibakar. Mungkin bisa sama-sama kita bahas kembali,” kata Muhammad Sani kepada Menkopolkam Luhut Panjaitan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri dan Kapolri Badrodin Haiti di Graha Kepri, Kamis (18/2)
Mendengar permintaan ini, Menkopolkam mengatakan, bahwa pembahasan tentang status FTZ dan juga eksistensi BP Batam masih dalam kajian Universitas Indonesia. Namun, atas masukan dari Gubernur, Luhut dan jajarannya berharap Pemprov Kepri dapat ikut memberi masukan.
“Begini saja Pak Gubernur. Saya akan sampaikan kondisi kepada Pak Presiden langsung. Dan saya juga ingin mendengarkan secara langsung harapan dan masukan Pemprov Kepri tentang bentuk dari FTZ ini,” kata Luhut.
Masalah status FTZ dan BP Batam sendiri selama beberapa hari ini telah menimbulkan gejolak yang di Batam. Kalangan pengusaha, investor, Kadin dan Apindo menanyakan kelangsungan investasi jika status FTZ dirubah menjadi KEK.
Selain masalah FTZ, ditempat yang sama Menaker Hanif Dakhiri mengatakan bahwa kedepan masalah ketenagakerjaan di Batam dan Indonesia akan menjadi perhatian. Pemberlakuan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan akan konsisten dijalankan demi kepastian hukum,.
Sementera Kapolri Badrodin Haiti meminta kepada jajaran Kepolisian Daerah Kepri untuk ikut menjaga iklim investasi. Hadir dalam pertemuan ini Kapolda Kepri Sam Budi Gustian, Ketua BP Batam Mustofa Widjaya. Dari Pemko, hadir asisten I Gintoyono.(yan)