PALESTINA, Lintaskepri.com – “UNRWA adalah saksi Nakba kami,” kata Noor Sobhiyeh, 18 tahun, yang tinggal di kamp pengungsi di Lebanon.
Al-Nakba, yang umumnya diterjemahkan sebagai “Bencana”, mengacu pada pengusiran paksa warga Palestina dari tanah air mereka setelah berdirinya negara Israel pada 1948.
Saat itu, setidaknya 750.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah dan tanah mereka.
Bagi mereka, keturunan mereka, dan gelombang pengungsi Palestina setelahnya, UNRWA – yang didirikan pada tahun 1949 – menjadi penyedia utama bantuan.
Noor berharap bisa lulus sekolah tahun ini, namun hal itu kini terancam gagal menyusul keputusan beberapa negara untuk membekukan pendanaan untuk UNRWA – singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East atau Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat.
“Mereka tidak bisa menghentikan pendanaan ketika kami belum kembali ke tanah air,” kata Noor.
Di kamp-kamp Palestina di Timur Tengah, logo biru UNRWA ada di mana-mana, hampir sama banyaknya dengan bendera Palestina.
Logo biru UNRWA adalah lambang status pengungsi mereka, sedangkan bendera Palestina adalah lambang negara yang mereka dambakan.
Noor ingin mengambil jurusan bisnis di perguruan tinggi. Dia adalah salah satu dari 38.000 pelajar Palestina yang saat ini mengenyam pendidikan di sekolah UNRWA di Lebanon.
Noor dan ribuan pelajar Palestina lainnya tidak punya pilihan lain untuk mendapatkan pendidikan. Selain penyedia pendidikan, UNRWA juga satu-satunya penyedia layanan kesehatan gratis bagi pengungsi Palestina di Lebanon, yang tidak diberi akses layanan negara tersebut.
Yang membuat para pengungsi Palestina semakin rentan adalah Lebanon merupakan satu-satunya negara yang melarang mereka bekerja di 39 jenis pekerjaan. Hal ini membuat banyak dari mereka sangat bergantung pada bantuan tunai dari UNRWA.
Ini mungkin alasan mengapa banyak pengungsi Palestina di Lebanon mengatakan kepada saya bahwa keputusan untuk menghentikan pendanaan UNRWA adalah “hukuman mati”.
Keputusan penangguhan dana UNRWA diambil oleh negara-negara donor besar seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan Kanada, menyusul tuduhan Israel bahwa sebanyak 12 anggota badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.
UNRWA, yang mempekerjakan 13.000 orang di Gaza, memecat para staf yang dituduh dan telah menggelar penyelidikan independen.
Di Lebanon, terdapat sekitar 490.000 pengungsi Palestina yang terdaftar di UNRWA, meskipun diperkirakan jumlah sebenarnya yang tinggal di negara tersebut adalah sekitar 250.000 orang.
Badan PBB tersebut juga memberikan bantuan kepada 30.000 pengungsi Palestina yang mengungsi dari Suriah ke Lebanon akibat perang di sana.
Namun masalahnya bukan pada jumlah pengungsi, namun pada sejauh mana mereka bergantung pada UNRWA untuk bertahan hidup.
Ketergantungan ini bersifat total, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara penampung pengungsi Palestina di Timur Tengah, seperti Yordania – yang menampung pengungsi Palestina terbanyak dalam daftar UNRWA.
Kebanyakan dari mereka memiliki kewarganegaraan Yordania dan tidak menghadapi diskriminasi seperti yang dialami pengungsi Palestina di Lebanon.
Realita hidup bagi warga Palestina yang tidak memiliki kewarganegaraan Yordania terbilang lebih suram. Sebagian besar pengungsi dari Gaza tinggal di 13 kamp resmi UNRWA dan tiga kamp tidak resmi.
Sekolah-sekolah UNRWA di Yordania mengajar 120.000 siswa dan klinik kesehatannya menerima sekitar 1,5 juta kunjungan medis per tahun.
Amani Shallouf, 40, adalah ibu dari tiga anak perempuan yang tinggal di kamp pengungsi asal Gaza di Yordania. Dia lahir di sana, belajar di sana, dan putrinya bersekolah di sana juga.
“Kartu UNRWA sangat penting dalam kehidupan setiap orang di kamp. Kami sepenuhnya bergantung padanya. Ini adalah satu-satunya penopang kami karena tidak ada pihak lain yang memberikan bantuan apa pun kepada kami,” katanya.
Kartu UNRWA juga penting bagi pengungsi Palestina yang memegang paspor Yordania, tapi tidak membutuhkan bantuan UNRWA. Mereka masih memandang penting terdaftar di UNRWA, yang dipandang sebagai ‘jaminan’ hak mereka untuk kembali ke tanah air.
Banyak warga Yordania keturunan Palestina berasal dari Tepi Barat, yang telah diduduki Israel sejak tahun 1967. Dan di sinilah UNRWA mengelola sebagian besar kamp pengungsi di luar Gaza.
Mahmoud al-Toukhi bekerja sebagai sopir taksi dan berasal dari kamp UNRWA al-Amari, salah satu dari 19 kamp di Tepi Barat. Dia belajar di sekolah UNRWA dan anak-anaknya juga mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.
“Kami hidup di bawah pendudukan Israel, sedangkan Otoritas Palestina tidak memberikan bantuan apa pun kepada kami,” katanya.
“Kami hanya punya UNRWA yang menjaga kami. Lembaga itu adalah ayah kami, yang mengadopsi kami.”
Ia mengeluhkan berkurangnya bantuan yang diberikan oleh UNRWA. Meski demikian, menurutnya, UNRWA masih memberikan layanan kesehatan yang “baik” dan mendukung orang-orang dengan kebutuhan tambahan.
Namun ketakutan bahwa UNRWA menghentikan operasinya masih terlihat jelas.
“Anak-anak kita tidak akan bisa melanjutkan hidup. Bagaimana mereka melanjutkan pendidikannya?” tanya Mahmoud. Ke mana mereka akan pergi?”
Mustapha Farra tinggal di kamp yang sama dan memiliki toko ayam. Dia menjelaskan bagaimana program bantuan tunai UNRWA juga bermanfaat bagi Israel.
Setiap keluarga pengungsi Palestina menerima 150 shekel Israel (sekitar Rp645.000) setiap tiga bulan.
“Ini adalah mata uang asing yang masuk ke negara ini dan kami membelanjakannya untuk barang-barang Israel. Jadi jika UNRWA menghentikan operasinya, Israel juga akan terkena dampaknya. Ini bukan perkara mudah,” katanya.
“Mereka tidak bisa meninggalkan kami begitu saja di tengah jalan. Ini tidak bisa diterima, baik dari sudut pandang kemanusiaan maupun hukum,” tambah Mustapha.
“Ketika kami kembali ke tanah air kami, kami akan mendoakan kepergian mereka dengan bahagia,” (Bbc)
Editor: Mfz
