Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan sanksi penghentian sementara atau suspend terhadap 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia yang dinilai tidak tertib dalam menyampaikan laporan penggunaan dana harian.
Kebijakan tersebut mulai berlaku Senin, 2 November 2026. Kondisi ini turut menjadi perhatian masyarakat Kepulauan Riau (Kepri), mengingat sebelumnya sebanyak 16 dapur MBG di provinsi tersebut juga telah dihentikan sementara oleh BGN.
Berdasarkan data Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran BGN per 28 Oktober 2026, sebanyak 6.097 SPPG tidak menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) secara tertib dan disiplin melalui portal Sistem Informasi Pemantauan Gizi Nasional (SIPGN).
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menjelaskan bahwa kebijakan suspend tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Hari Pelayanan Efektif dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG.
Dari total dapur yang dikenai sanksi, sebanyak 1.801 SPPG berada di Wilayah I atau Sumatera, 2.616 SPPG di Wilayah II yang meliputi Jawa, Bali dan Madura, serta 1.680 SPPG di Wilayah III.
Selama masa penghentian, SPPG yang terkena sanksi tidak akan menerima insentif. Namun, kesempatan untuk kembali beroperasi tetap diberikan setelah pengelola memenuhi kewajiban pelaporan dan dokumennya diverifikasi oleh BGN.
16 Dapur MBG di Kepri Sebelumnya Sudah Disuspend
Di Kepulauan Riau sendiri, persoalan penghentian operasional dapur MBG bukan hal baru.
Ketua Satgas MBG Provinsi Kepri yang juga Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, sebelumnya mengungkapkan sebanyak 16 dapur SPPG di wilayah Kepri telah dihentikan sementara.
Belasan dapur tersebut tersebar di Batam, Tanjungpinang, Natuna, dan Kepulauan Anambas.
Menurut Nyanyang, penghentian operasional dilakukan karena sebagian besar dapur belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Bahkan, terdapat sejumlah SPPG yang beroperasi tanpa pemberitahuan kepada BGN.
Persyaratan SLHS menjadi salah satu indikator penting untuk memastikan dapur pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Akibat penghentian tersebut, sejumlah penerima manfaat di sekitar lokasi dapur yang disuspend tidak mendapatkan penyaluran MBG.
Bagaimana Nasib Dapur MBG di Kepri Mulai 2 November?
Pemberlakuan kebijakan suspend terhadap 6.097 SPPG secara nasional memunculkan pertanyaan baru mengenai kondisi operasional dapur MBG di Kepulauan Riau.
Apakah dari 6.097 dapur yang dikenai sanksi tersebut terdapat tambahan SPPG di Kepri? Hingga kini, belum ada rincian resmi yang menyebutkan jumlah khusus dapur di Kepri yang masuk dalam daftar suspend nasional akibat persoalan LPDH.
Karena itu, angka 16 dapur yang sebelumnya dihentikan sementara akibat persoalan SLHS dan kepatuhan terhadap ketentuan operasional tidak bisa langsung dijumlahkan dengan angka 6.097 SPPG nasional. Kedua kebijakan tersebut memiliki dasar persoalan yang berbeda dan belum diketahui apakah terdapat dapur yang masuk dalam kedua kelompok tersebut.
Situasi ini menuntut BGN bersama Satgas MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai jumlah dapur yang masih beroperasi, dapur yang disuspend, serta kepastian waktu pemulihan layanan.
Masyarakat, khususnya orang tua murid dan penerima manfaat, tentu berharap persoalan administrasi dan pemenuhan standar operasional tidak berlarut-larut hingga mengganggu keberlangsungan program pemenuhan gizi anak-anak.
Program MBG tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga pengawasan, transparansi, dan kesiapan pengelolaan dapur agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
