Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Pemadaman listrik (blackout) yang melanda Batam, Tanjungpinang, dan Bintan menuai kekecewaan masyarakat. Gangguan ini tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga merugikan pelaku UMKM, pengusaha kecil, hingga nelayan yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan usaha.
Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Provinsi Kepulauan Riau, Adiya Prama Rivaldi, memberikan tenggat waktu 1×24 jam kepada PLN untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“PLN kami beri waktu 1×24 jam. Jika tidak ada penyelesaian yang jelas, kami akan menggelar aksi bersama aliansi dengan massa yang lebih besar pada Jumat, 16 Oktober 2026,” tegas Adiya.
Ia mendesak PLN segera memulihkan pasokan listrik dan menyampaikan informasi transparan mengenai penyebab gangguan serta langkah pencegahannya.
Sementara itu, Ketua KNPI Kota Tanjungpinang, Dimas Prayoga, menyoroti ketergantungan pasokan listrik Tanjungpinang dari Batam yang menurutnya telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia meminta evaluasi serius agar sistem kelistrikan lebih mandiri dan andal.
“Ketergantungan ini perlu dievaluasi agar masyarakat tidak terus menjadi korban ketika terjadi gangguan,” ujarnya.
GMKI dan PMII Desak Kepastian Pemulihan
Koordinator Wilayah GMKI Kepri, Paulus Banjarnahor, menyatakan pihaknya akan mengawal pemulihan listrik hingga kembali normal sepenuhnya.
“Pemulihan listrik 100 persen harus kita kawal agar dapat diselesaikan dalam 24 jam mendatang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat harus segera pulih,” katanya.
Senada, Ketua PC PMII Tanjungpinang-Bintan, Mujrin, menyoroti kerugian masyarakat akibat terhentinya aktivitas usaha, terutama bagi pelaku UMKM dan pengusaha kecil.
“Kami mendesak PLN untuk transparan dan bertanggung jawab, serta memberikan jadwal pasti kapan listrik akan kembali normal sepenuhnya,” tegas Mujrin.
Nelayan dan UMKM Perikanan Terancam Merugi
Ketua Hima Persis Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Zhein Noor Ramadhan, yang juga menjabat Wasekjen Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Kepri, menyoroti dampak pemadaman terhadap nelayan dan pelaku UMKM perikanan.
Menurutnya, terputusnya pasokan listrik mengganggu produksi es batu dan operasional mesin pendingin. Kondisi tersebut membuat hasil tangkapan nelayan serta produk olahan seperti bakso ikan berisiko membusuk.
“PLN harus bertanggung jawab atas dampak yang dialami masyarakat dan segera menyelesaikan persoalan ini agar kerugian nelayan dan UMKM tidak semakin besar,” tegasnya.
Aliansi Tuntut PLN Bertanggung Jawab
Aliansi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat mendesak PLN segera memulihkan listrik, menjelaskan penyebab blackout secara terbuka, serta mengevaluasi keandalan sistem kelistrikan Batam, Tanjungpinang, dan Bintan.
Mereka juga meminta perhatian terhadap kerugian yang dialami masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha kecil.
Aliansi menegaskan, jika dalam tenggat 1×24 jam tidak ada penyelesaian yang jelas, aksi dengan massa lebih besar akan digelar pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar kapan listrik kembali menyala, melainkan kepastian layanan kelistrikan yang andal agar aktivitas dan perekonomian warga Kepulauan Riau tidak terus terganggu.
