Lintaskepri.com, Natuna – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, secara tegas menyatakan komitmennya mendukung pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (KKNA).
Hal ini dinilai sebagai pemerataan pembangunan dan penguatan kedaulatan nasional di wilayah perbatasan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Ansar dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) di Gedung Sri Serindit, Natuna, Rabu (23/4/2025).
Acara tersebut mengangkat tema “Percepatan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas dalam Perspektif Integrasi dan Kedaulatan Bangsa di Perbatasan.”
Gubernur Ansar menekankan bahwa konektivitas dan rentang kendali yang luas menjadi tantangan besar dalam pengelolaan pembangunan di wilayah Kepulauan Riau.
Ia menyebutkan bahwa Pemprov Kepri bersama Bappenas telah menyusun roadmap transformasi ekonomi yang menjadikan Natuna sebagai pusat pengembangan dalam konsep Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia.
“Dengan kewenangan dan kapasitas fiskal yang terbatas, sulit bagi pembangunan daerah ini untuk berkembang maksimal. Padahal, posisi geopolitik dan potensi ekonomi Natuna-Anambas sangat strategis,” tegas Ansar.
Ia menegaskan bahwa pemekaran wilayah bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan strategi nasional untuk mengatasi ketimpangan dan mempercepat kemajuan wilayah perbatasan.
“Saya adalah gubernur pertama yang menandatangani rekomendasi dukungan pemekaran ini. Komitmen ini sudah saya sampaikan dalam forum para gubernur se-Indonesia. Kini saatnya kita bergerak bersama,” ujarnya mantap.
Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang menyatakan kesiapannya mengawal pembentukan Provinsi KKNA di Senayan.
Ia menyebut tiga alasan kuat untuk pemekaran wilayah ini adalah posisi strategis Natuna sebagai beranda depan NKRI, kekayaan alam yang belum tergarap maksimal, dan kebutuhan percepatan pembangunan berbasis wilayah.
“Wilayah perbatasan memerlukan pendekatan khusus, dan provinsi sendiri akan menjadi solusi yang paling efektif,” ujar Rifqi.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi publik untuk menggalang dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah pusat.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan bahwa perjuangan ini adalah kontribusi nyata dari daerah perbatasan untuk Indonesia Emas 2045.
“Kami siap berkontribusi lebih besar jika diberi ruang untuk berkembang. Kami tidak ingin sekadar jadi penonton,” tegasnya.
Dari Kepulauan Anambas, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Akhmaruzzaman, turut menekankan bahwa provinsi khusus akan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola kekayaan alam secara mandiri dan optimal.
Diskusi ini juga menghadirkan narasumber utama seperti Dr. Oksep Adhayanto (UMRAH), Ketua BP3K2NA Umar Natuna, serta tokoh-tokoh penting seperti Ketua DPRD Natuna, anggota DPRD Kepri Dapil Natuna-Anambas, Forkopimda, hingga kepala OPD.(*)
