Lintaskepri.com, Batam – Pemerintah Kota Batam resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Batam, Senin (8/9/2025).
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mendukung proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) hingga disepakati pada 27 Agustus 2025. Kesepakatan ini menjadi dasar penyusunan APBD 2026.
“Berdasarkan aturan, kepala daerah wajib mengajukan rancangan APBD disertai dokumen pendukung paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir. Maka hari ini kami sampaikan Ranperda APBD 2026 kepada DPRD,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan, penyusunan APBD 2026 tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta diselaraskan dengan RKPD, KUA-PPAS, kebijakan nasional, provinsi, hingga RPJMD Kota Batam 2025–2030.
Dalam Ranperda APBD 2026, Amsakar menekankan lima prioritas, yakni peningkatan kualitas SDM unggul dan berdaya saing, melalui program beasiswa, seragam sekolah gratis, peningkatan sarana pendidikan, pelatihan tenaga kerja, hingga pengembangan kompetensi pelaku pariwisata.
Lalu, pembangunan infrastruktur perkotaan modern dan berkelanjutan, meliputi pembangunan kantor pemerintahan, penanganan banjir, pengadaan sarana pengelolaan sampah, layanan air bersih, hingga jalan, jembatan, dan taman kota.
Kemudian, pemerataan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, seperti subsidi bunga nol persen bagi UMKM, bantuan sosial lansia, insentif tokoh masyarakat, perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, dan subsidi sembako.
Selanjutnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik, termasuk belanja ASN, pemenuhan standar pelayanan minimum, hingga hibah bagi organisasi kemasyarakatan dan instansi vertikal.
Serta peningkatan daya saing daerah, melalui pembangunan infrastruktur investasi, pengembangan pusat kebudayaan, dan menjaga kondusivitas wilayah.
Dalam rancangan APBD 2026, total belanja daerah mencapai Rp4,738 triliun, dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan daerah ditargetkan Rp4,622 triliun.
Pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya Rp115,5 miliar.
Pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan Rp2,58 triliun.
Pendapatan transfer direncanakan Rp2,04 triliun.
Adapun belanja daerah terdiri atas:
Belanja operasi Rp3,67 triliun
Belanja modal Rp1,04 triliun
Belanja tidak terduga Rp23 miliar
“Dengan rancangan ini, kami optimistis dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan daya saing Batam sebagai kota modern,” tutup Amsakar.(*)
