Lintaskepri.com, Batam – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin Rapat Koordinasi Transmigrasi Lokal dan Penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor BP Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (18/3/2025).
Rapat ini turut dihadiri Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, serta Forkopimda Kepri, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Ahmad, dan peserta lainnya.
Dalam kesempatan itu, Menko AHY menyerahkan SHM kepada 68 warga Rempang yang telah menempati rumah baru di Tanjung Banon.
Langkah ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas dukungan warga terhadap pengembangan Rempang Eco City.
“Penyerahan SHM ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas hunian warga. Ini juga menunjukkan dukungan warga terhadap keberlanjutan pembangunan kawasan Rempang Eco City,” tegas AHY.
Ia memastikan bahwa pemerintah selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Hingga saat ini, 161 SHM telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, dan jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan penyelesaian proses administrasi.
Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, dalam pemaparannya menegaskan bahwa Batam, Rempang, dan Galang (Barelang) akan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KEET).
“KEET Barelang akan dikembangkan sebagai kawasan transmigrasi modern dan terintegrasi, yang akan menjadi pusat ekonomi baru yang berkeadilan dan berkelanjutan,” jelasnya.
Kementerian Transmigrasi juga telah menyiapkan lima program unggulan untuk mendukung pembangunan KEET.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menekankan bahwa Kepri memiliki banyak keunggulan geografis yang membuatnya mendapatkan berbagai keuntungan dari Pemerintah Pusat.
“Kepri memiliki status Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto,” kata Ansar.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Ahmad, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat atas dukungan terhadap pengembangan kawasan ekonomi baru, terutama Rempang Eco City.
“Kota Batam berada di jalur pelayaran tersibuk dunia, Selat Malaka, yang dilalui seperempat lalu lintas perdagangan global. Dengan strategi yang tepat, Batam akan berkembang sebagai pusat industri, perdagangan, pariwisata, dan alih kapal, sehingga dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.(*)
