Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Isu tak sedap di alami Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanjungpinang – Bintan.
Pasalnya, di tengah kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang sedang berlangsung di Kepulauan Riau, diduga Ketua Umumnya berafiliasi dan masuk ke ranah politik praktis.
Hal itu mendapat kecaman dan respon yang keras dari seluruh kader HMI Tanjungpinang-Bintan mulai dari tingkatan Komisariat hingga alumni nya.
Salah satu kader HMI yang lantang menolak atas tindakan tak terpuji yang dilakukan oleh Ketua Umumnya itu, yakni M Farid Al Baqir.
Farid menilai, Pilkada serentak 2024 adalah momentum penting yang menentukan peran mahasiswa sebagai kaum intelektual muda dan diharapkan dapat menjadi agen pengawasan sosial yang bebas dari pengaruh pragmatisme politik.
“HMI adalah organisasi independen, seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 Anggaran Dasar kami. Oleh karena itu, seluruh kader aktif tidak boleh terlibat atau mendukung partai politik mana pun dalam Pilkada ini,” tegas Farid.
Menurutnya, konstitusi HMI berlaku dan harus di taati oleh seluruh kader yang masih menjabat sebagai pengurus aktif di seluruh tingkatan jenjang ada ada HMI, baik itu di Komisariat, Cabang, Badan Koordinasi, maupun Pengurus Besar.
“Kecuali mereka yang telah tergabung dalam Korps Alumni HMI (KAHMI) sah sah saja berpolitik, karena sudah terputus ikatan kader aktifnya,” jelasnya.
Farid juga menekankan, independensi HMI tidak berarti anti-politik, namun HMI harus tetap menjaga netralitasnya dalam pesta demokrasi, termasuk memastikan pemilihan berjalan sesuai aturan.
“Jika ada kader yang terbukti melanggar dan terlibat dalam politik praktis, baik sebagai simpatisan atau bagian dari tim sukses, mereka akan dikenakan sanksi tegas, termasuk pemecatan,” ujarnya.
“Berdasarkan pasal 8 ART HMI, sanksi administratif, skorsing, hingga pemecatan dapat diterapkan pada kader yang melanggar,” tambahnya.
Oleh karena itu, Farid mengajak seluruh kader HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan untuk menjaga martabat dan independensi organisasi ini dari pengaruh politik praktis.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terkecoh dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan HMI dalam mendukung pasangan calon tertentu.
“Karena hal itu melanggar prinsip organisasi apabila terdeteksi laporkan saja kepada kami,” tegasnya. (Mfz)
Editor: Ism
