Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta, Pemerintah Pusat melalui Menteri Kesehatan RI harus memastikan, pelaksanaan Obeservasi Karantina WNI eks Wuhan RRT di Natuna benar-benar aman.
Karena, lanjut dia, penolakan warga Natuna terhadap lokasi Observasi Karantina WNI eks Wuhan Cina di Natuna itu, didasarkan rasa kekhawatiran warga, atas penetapan dan pengangkutan ratusan WNI dari Wuhan, secara langsung ke Natuna.
“Saat ini, tinggal pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, menjelaskan dan memastikan observasi WNI Eks-Wuhan di Natuna yang dilakukan saat ini aman. Hingga warga kita di Natuna tenang dan paham,”ujarnya, saat ditemui di DPRD Kepri, Selasa (3/2/2020).
Penolakan yang dilakukan masyarakat Natuna, kata Jumaga, selama ini banyak dipicu issu yang tidak seimbang antara bahaya coronavirus, hingga menimbulkan kekhawatiran pada warga.
Seharusnya, Imbuh Jumaga, sebelum pemerintah menetapkan Natuna sebagai kawasan Karantina Observasi WNI dari Wuhan China ini, ada sosialisasi dan pemberian pemahaman dari pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah dam masyarakat, hingga tidak menimbulkan persepsi negatif, yang membuat warga waa-was dan khawatir.
Masalah kesehatan dan perlindungan warga, sebagai mana yang putuskan dan dilaksankan pemerintah, dikatakan jimaga, memang tidak bisa diintervensi atau di tolak oleh siapa pun..
“Kita juga haru percaya pada pemerintah dalam upaya, penyelematan yang dilakukan pada wara Negara, yang tentunya tanpa membuat suatu resiko,”sebutnya.
Mengenai tempat, kata Jumaga, pemerintah juga tentunya, sudah memperkirakan hal-hal yang dibutuhkan, hingga memilih pangkalan Bandara Natuna yang menjadi lokasinya karantina.
Oleh karena itu, lanjut dia, perlu sosialisasi dan penjelasan riel dari pemerintah, serta jaminan keamanan masyarakat dari Pemerintah dan kementerian Kesehatan pada masyarakat Natuna.
“Kalau ada garansi itu, pastinya warga kita di Natuna juga pasti memahami,”ujarnya.
