Lintaskepri.com, Batam – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menggelar audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Kepri, Nurus Sholichin, di Kantor Gubernur Kepri, Selasa (4/3/2025).
Pertemuan ini membahas strategi optimalisasi tanah terlantar guna mendukung pembangunan dan investasi di Kepri.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam pertemuan retreat kepala daerah.
Presiden menegaskan bahwa tanah, laut, dan udara adalah aset negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Kakanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang tanah terlantar.
Revisi ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan lahan yang lebih optimal, terutama bagi reforma agraria, bank tanah, Proyek Strategis Nasional (PSN), serta tanah cadangan lainnya.
“Tanah cadangan ini nantinya dapat dialokasikan untuk kepentingan strategis seperti pembangunan kampus, wakaf produktif, pesantren, dan sarana umum lainnya,” ujar Nurus.
Wagub Kepri menegaskan bahwa tanah terlantar menjadi kendala utama dalam menarik investasi, terutama di kawasan strategis.
“Revisi PP ini harus mempertegas kebijakan terkait tanah terlantar. Kita perlu menginventarisasi lahan-lahan yang masuk kategori ini, termasuk aset BUMN yang terbengkalai. Banyak potensi investasi yang bisa masuk jika lahan-lahan ini dimanfaatkan dengan baik,” tegas Nyanyang.
Pemprov Kepri saat ini tengah fokus menarik investasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Akses terhadap lahan yang jelas dan bersih dari hambatan hukum akan menjadi daya tarik utama bagi investor. Ini yang harus kita pastikan,” tambahnya.
Selain membahas tanah terlantar, Wagub juga mengapresiasi upaya ATR/BPN dalam sertifikasi aset Barang Milik Negara (BMN).
Ia meminta percepatan sertifikasi untuk aset yang belum memiliki legalitas guna memperlancar pembangunan dan investasi.
Ke depan, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepri dan BPN akan semakin diperkuat untuk memastikan pemanfaatan lahan yang lebih optimal di Kepri.(*/Adv)
