Lintaskepri.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperkuat infrastruktur digital di wilayahnya.
Rencana ini terdiri dari penanganan area blankspot dan sinyal lemah, serta pengembangan kawasan Artificial Intelligence (AI) dan pusat data berskala nasional di Pulau Bintan.
Dukungan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria usai pertemuan bersama Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Nyanyang memaparkan bahwa terdapat 22 titik blankspot dan 124 daerah dengan sinyal lemah yang tersebar di lima kabupaten, yaitu Bintan, Anambas, Lingga, Natuna, dan Karimun.
Wilayah-wilayah seperti Natuna dan Anambas yang masuk kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) mendapat prioritas penanganan, termasuk Tambelan, Dabo, dan Lingga.
Menanggapi hal ini, Nezar menyatakan bahwa data dari Dinas Kominfo Kepri telah lengkap dan akan segera ditindaklanjuti melalui program BAKTI Kominfo.
“Penanganan wilayah 3T adalah bagian dari agenda nasional dalam pemerataan transformasi digital,” jelasnya.
Selain infrastruktur dasar, Pemprov Kepri juga menawarkan peluang investasi untuk membangun kawasan AI dan pusat data nasional di Pulau Bintan.
Lahan seluas 3.000 hektare di lokasi bekas tambang telah disiapkan. Lokasi ini dinilai strategis karena memiliki potensi energi terbarukan seperti air, angin, dan matahari, serta akses langsung ke kabel laut internasional.
“Rencana ini bukan sekadar pembangunan teknologi, tapi bagian dari transformasi agar Kepri bisa tampil sebagai beranda digital Indonesia,” kata Nyanyang.
Proyek ini mencakup pasokan listrik hingga 1 gigawatt, integrasi layanan cloud pihak ketiga, dan didukung oleh Program Revitalisasi Nasional (PRN) untuk pengembangan energi, khususnya di kawasan Tanjunguban dan Kijang.
Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital Kemkomdigi, Mira Tayyiba, menegaskan bahwa proyek kawasan AI dan pusat data di Kepri sepenuhnya akan dibiayai oleh sektor swasta. Namun, keterlibatan aktif pemerintah daerah tetap dibutuhkan.
“Pemerintah daerah didorong untuk bisa berkontribusi minimal 15 persen dari total nilai investasi. Ini bentuk kerja sama yang sehat antara pusat, daerah, dan swasta,” jelasnya.
Mira juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan pusat data.
Mengingat kebutuhan daya untuk pemrosesan AI cukup besar, penggunaan energi terbarukan dan sistem pendingin efisien menjadi keharusan.(*)
