Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, secara resmi mengukuhkan Margaretha Ari Anggorowati sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau.
Acara pengukuhan yang berlangsung di Gedung Daerah Tanjungpinang ini dihadiri langsung oleh Kepala BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti.
Setelah prosesi pengukuhan, Gubernur Ansar Ahmad dan Kepala BPS RI menandatangani nota kesepakatan yang menguatkan kolaborasi antara BPS RI dan Pemerintah Provinsi Kepri dalam pengembangan data statistik yang akurat dan terpercaya.
Tidak hanya itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kepri, Any Lindawati, bersama Margaretha juga menandatangani nota rencana kerja yang mengedepankan sinergi antar lembaga dalam meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data statistik demi mendukung pembangunan daerah.
Gubernur Ansar menegaskan peran vital data statistik dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, terutama bagi provinsi kepulauan seperti Kepri yang memiliki dinamika dan karakteristik khusus dalam sektor maritim, perdagangan, dan pariwisata.
“Kepri, sebagai provinsi kepulauan yang strategis, memiliki dinamika pembangunan yang unik. Data statistik yang akurat menjadi fondasi penting untuk mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor,” ujar Gubernur Ansar.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan cerminan realitas sosial dan ekonomi yang harus menjadi panduan utama dalam pengambilan kebijakan publik.
Oleh karena itu, peran BPS Kepri sangat strategis sebagai tulang punggung pengelolaan data dan informasi.
Gubernur Ansar juga menyampaikan ucapan selamat dan harapan agar Dr. Margaretha diberikan kesehatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengapresiasi pencapaian literasi statistik di Kepri yang dinilai lebih maju dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
Ia menilai literasi statistik sebagai modal utama dalam merancang kebijakan pembangunan berbasis data dan kebutuhan masyarakat secara nyata.
Amalia juga menyoroti prestasi pengendalian inflasi di Kepri yang tetap stabil dalam rentang sasaran meski menghadapi tantangan geografis dan biaya logistik tinggi sebagai provinsi kepulauan.
Inflasi Kepri bahkan tercatat lebih rendah dibandingkan provinsi kepulauan lain seperti Maluku dan Maluku Utara.
“Pengelolaan ekonomi yang tepat sasaran ini sangat luar biasa dan patut diapresiasi,” kata Amalia.(*)
