Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Bintan-Karimun memimpin rapat koordinasi di Balairung Raja Ali Kelana, Lt. 4 Gedung Daeng Celak, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (10/2/2-25).
Rapat ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan investasi dan pengembangan kawasan perdagangan bebas di Kepri.
Seluruh kepala BP memaparkan perkembangan, progres investasi, realisasi pembangunan infrastruktur, serta tantangan yang dihadapi masing-masing kawasan.
Selain itu, rapat juga disejalankan dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Kuasa Pengguna Anggaran BP Batam dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun.
Dalam arahannya, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan pentingnya optimalisasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas agar memberikan dampak maksimal bagi investasi dan perekonomian daerah.
“Semangat pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah untuk mempercepat investasi. Namun, kita harus mengakui bahwa perkembangan BP di Kepri, kecuali Batam, masih tertinggal. Oleh karena itu, kita harus menyusun strategi untuk mengejar ketertinggalan ini,” ujar Gubernur Ansar.
Untuk mengatasi berbagai tantangan kelembagaan, Gubernur Ansar menginstruksikan penyusunan matriks berisi persoalan utama yang perlu segera diselesaikan dengan pemerintah pusat, termasuk pengelolaan aset strategis seperti pelabuhan yang bisa dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak lain.
Gubernur Ansar juga menyoroti pentingnya pendampingan dari aparat penegak hukum untuk memastikan operasional BP berjalan sesuai aturan.
Ia mengusulkan kerja sama dengan Kejaksaan dalam memberikan pendampingan hukum dalam setiap kegiatan BP.
“Jika diperlukan, kita bisa meminta pendampingan dari Kejaksaan agar seluruh proses berjalan sesuai regulasi. Dengan begitu, kita dapat lebih fokus dalam mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Gubernur Ansar mengusulkan agar rapat koordinasi DKPBPB digelar minimal sebulan sekali sebagai forum evaluasi untuk memastikan percepatan program kerja masing-masing BP.
“Kajian dari BPKP menunjukkan bahwa BP di Kepri, selain Batam, belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Kita harus membuktikan bahwa keberadaan BP ini benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Gubernur Ansar juga berharap agar BP-BP kecil di Kepri dapat segera menghasilkan pendapatan mandiri untuk membiayai operasional dan pengembangan kawasan tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.(*/Adv)
