Lintaskepri.com, Tanjungpinang — Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memimpin langsung rapat Pemaparan Rencana Pembangunan Estuary DAM Teluk Bintan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang digelar di Ruang Rapat Utama Lantai IV, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, pada Selasa (10/6/2025).
Rapat ini menghadirkan Konsorsium PT Tamaris Hydro dan PT Moya Indonesia sebagai pelaksana proyek, yang telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Proyek ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam World Water Forum di Bali, dan kini mulai masuk tahap implementasi di daerah.
Dalam pernyataannya, Gubernur Ansar Ahmad menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dan pelaksana proyek dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama menyangkut aspek sosial, lingkungan, dan pengadaan lahan.
“Karena pelaksanaannya ada di daerah, tentu harus ada koordinasi yang matang. Kita tidak bisa lepas dari urusan sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Untuk itu, Pemprov Kepri akan membentuk tim kecil untuk mendampingi proses pelaksanaan proyek. Air adalah kebutuhan dasar masyarakat, dan proyek ini harus berjalan optimal,” ujar Gubernur Ansar dengan tegas.
Vice President PT Moya Indonesia, Daud, dalam paparannya menjelaskan bahwa proyek ini berlokasi di Teluk Bintan, dengan jaringan transmisi yang mencakup wilayah Pulau Bintan dan Batam.
Proyek ini dirancang untuk menutup kesenjangan suplai air baku yang diprediksi terjadi pada tahun 2029.
“Lingkup proyek meliputi pembangunan bendungan estuari (Estuary DAM), reservoir yang terintegrasi dengan jalan di atas bendungan, unit pengolahan air baku, serta jaringan produksi dan distribusi air bersih,” jelas Daud.
Gubernur Ansar juga menyoroti pentingnya pendekatan sosial dalam pelaksanaan proyek. Ia menegaskan bahwa dampak terhadap masyarakat harus diperhitungkan secara matang, terutama dalam jangka panjang.
“Kalau proyek ini bisa melibatkan masyarakat secara langsung, tentu akan memberi nilai tambah. Kita ingin pembangunan ini meningkatkan kualitas hidup warga sekitar. Saya minta konsorsium secara berkala berdialog dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan proyek lebih responsif,” tegasnya.
Dari sisi ekonomi, proyek Estuary DAM diharapkan mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, proyek ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat ketahanan air, khususnya di wilayah-wilayah padat seperti Batam dan Bintan.
Sebagai bentuk keseriusan, Gubernur Ansar menginstruksikan jajaran Pemprov Kepri untuk segera menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mengintegrasikan proyek ini ke dalam Rencana Induk SPAM (RISPAM), serta melakukan kajian sosial, ekonomi, dan lingkungan.
“Dari sisi regulasi dan fasilitasi, kami siap mendukung. Tapi yang paling penting adalah komunikasi ke masyarakat. Proyek ini punya dampak besar terhadap masa depan air bersih dan perekonomian Kepri,” pungkas Gubernur Ansar.(*)
