Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau resmi menetapkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.
Penetapan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, Kamis (22/5/2025), di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam.
Rekomendasi DPRD Kepri tersebut dituangkan dalam Keputusan Nomor 9 Tahun 2025.
Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) LKPj telah menyampaikan laporan akhir hasil pembahasannya di hadapan anggota dewan dan jajaran Pemerintah Provinsi Kepri.
Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan secara langsung menyerahkan dokumen rekomendasi kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang hadir didampingi Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura.
Dalam laporan akhirnya, Pansus LKPj memberikan sejumlah catatan penting, termasuk perlunya peningkatan kinerja dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program.
Hal ini penting karena tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2021–2026.
Pansus juga menyoroti sejumlah program dan kegiatan yang belum mencapai target indikator serta realisasi anggaran yang belum optimal.
Evaluasi menyeluruh diharapkan dilakukan untuk memastikan efektivitas program pembangunan ke depan.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kepri atas masukan dan saran konstruktif.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi itu akan dijadikan acuan penting dalam menyusun strategi pembangunan tahun anggaran berikutnya.
“Kami akan menjadikan rekomendasi DPRD sebagai dasar evaluasi dan langkah strategis agar pelaksanaan pembangunan tetap selaras dengan target RPJMD,” ujar Ansar.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan responsif.
“Perencanaan yang matang dan eksekusi yang konsisten menjadi kunci agar pembangunan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.(*)
