Komisi III DPRD Kepulauan Riau melakukan audensi dengan Direktorat Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Kegiatan tersebut sebagai langkah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Natuna terkait pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin), beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua I DPRD Kepri, Dewi Kumalasari menyampaikan, pertamuan ini bertujuan untuk memperdalam rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan yang direncanakan akan mulai dibangun pada tahun 2021.
“Kami ingin mengetahui sampai mana keseriusan Kementerian PUPR terkait rencana pembangunan jembatan Babin ini,” katanya.
Selain itu, ia juga menjelaskan, jika jembatan Babin dibangun makan akan banyak potensi yang bisa dikembangkan. Salah satunya, potensi wisata yang berada di Kabupaten Bintan.
“Saat ini Batam memang sangat strategis dan memiliki tingkat kunjungan wisman yang cukup besar, namun kedepan diharapkan bisa menyebar hingga ke Bintan setelah adanya jembatan Batam-Bintan,” harapnya.
Anggota Komisi III Irwansyah menjelaskan, rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan sendiri telah bergulir sejak 2005. Selain manfaat di bindang pariwisata, nantinya jembatan Batam-Bintan ini juga akan sangat bermanfaat untuk mobilitas barang-barang seperi hasil perkebunan, gas dan mineral serta produk-produk industri baik dari Batam ke Bintan ataupun sebaliknya.
“Batam memiliki industri yang sangat banyak begitupun Bintan, saya yakin dengan dibangunnya jembatan Batam-Bintan ini nantinya investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di wilayah ini,” jelas Irwansyah.
Ia menambahkan pembangunan jembatan Batam-Bintan ini memang sudah sejak lama dinanti oleh masyarakat, karena dianggap akan memudahkan mobilitas dari Batam yang merupakan pusat perekonomian ke Pulau Bintan yang didalamnya terdapat ibukota provinsi Kepulauan Riau.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jembatan Kementerian PUPR, Iwan Zarkasi mengatakan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan serta memperbarui data untuk menggali potensi yang bisa digali jika jembatan tersebut dibangun.
“Selain itu manfaat apa saja yang bisa kita optimalkan dengan jembatan ini,” terangnya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh stakeholder terkait untuk bisa bekerjasama membuat dan mengumpulkan data untuk persiapan pembangunan jembatan Babin. Dimana, pihak Dinas PU Kepulauan Riau dengan pendampingan Komisi III yang membidangi infrastruktur harus memastikan terlebih dahulu rencana pembangunan pelabuhan oleh Kementrian Perhubungan.
“Hal tersebut mesti dilakukan agar nantinya jembatan Batam-Bintan bisa terintegrasi dengan pelabuhan,” ucapnya.
Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Firman Napitupulu juga menjelaskan, jembatan Batam-Bintan ini nantinya akan menjadi magnet besar di Kepulauan Riau. Pemerintah daerah harus menyiapkan segala sesuatunya seperti perhitungan kerentanan kondisi fisik Pulau Batam yang merupakan pulau kecil.
“Nantinya ketika jembatan itu jadi pemerintah daerah harus siap dengan serbuan investor yang masuk, harus bisa menjaga kawasan hutan yang ada jangan sampai dibabat hanya untuk kepentingan investasi saja tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan,” tandasnya.
Dalam audensi tersebut hadir Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Riau Dewi Kumalasari, Wakil Ketua Komisi III Surya Sardi, Sekretaris Komisi Raja Bakhtiar, anggota Suryani, Yudi Kurnain, Irwansyah, Bakti Lubis, Nyanyang Haris Pratamura, Hadi Candra dan Sahmadin Sinaga serta Kepala Dinas PUPR Kepulauan Riau Abubakar.
