Lintaskepri.com, Batam – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menerima Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI untuk membahas pengelolaan Blok East Natuna, salah satu sumber minyak dan gas terbesar di Indonesia.
Pertemuan berlangsung di Ruang Hang Tuah, Wyndham Panbil Hotel, Batam, pada Jumat (21/3/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, dan dihadiri oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT Pertamina Hulu Energi, serta perwakilan OPD Pemprov Kepri.
Wagub Nyanyang menyebut kondisi pasokan gas di Kepri yang terus mengalami penurunan sejak 2022 akibat natural decline dari sumber Medco E&P Grissik, PEP Asset 2, dan pemasok lainnya.
Penurunan harga ini berdampak pada kekurangan gas digantikan dengan pasokan LNG berharga tinggi, harga gas pipa 9,49 USD/MMBTU, harga LNG: 16,77 USD/MMBTU.
“Jika tidak ada langkah konkret, kondisi ini bisa terus berlanjut dan semakin memberatkan sektor ekonomi,” tegas Wagub.
Wagub juga menyebutkan cadangan daya listrik di Batam-Bintan, yang 84% bergantung pada gas. Saat ini sistem kelistrikan berada dalam kondisi siaga dengan Daya Mampu Pasok (DMP) 811 MW dan beban puncak 675 MW, sehingga cadangan daya hanya 136 MW.
Menurut Wagub, cadangan daya yang rendah berisiko menyebabkan pemadaman listrik jika terjadi gangguan pada pembangkit atau transmisi.
“Ini harus segera diantisipasi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah tengah membangun jaringan pipa gas dari Natuna dan Anambas ke Kepri melalui proyek tie-in WNTS Pulau Pemping.
“Pembangunan dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni pra konstruksi, konstruksi, dan operasi. Saat ini tengah dilakukan tahap pra konstruksi yang dikerjakan oleh PGN, dan diharapkan seluruh proses akan selesai pada tahun 2026 mendatang,” pungkasnya.(*)
