Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Calon Gubernur Kepulauan Riau nomor urut 1, Ansar Ahmad, menyadari betul keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepri.
Apalagi, untuk membangun wilayah dengan 2.408 pulau, termasuk 394 pulau berpenghuni, dan 20 di antaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Oleh karena itu, Ansar berkomitmen, kedepan akan lebih maksimal melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan finansial tambahan.
“Uang kita sedikit kalau digunakan untuk mengurus seluruh pulau ini. Maka, saya terus bergerak ke Jakarta, ke kementerian, untuk mencari dana tambahan,” ujarnya di Tanjungpinang, Selasa (1/10/2024).
Menurutnya, dengan APBD Kepri sebesar Rp3,7 triliun, sebagian besar sudah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan penting.
Sekitar Rp850 miliar dialokasikan untuk bagi hasil dengan kabupaten/kota, Rp1,3 triliun digunakan untuk pendidikan dan kesehatan, sementara Rp200 miliar disalurkan sebagai dana aspirasi anggota DPRD Kepri.
Sisanya digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai, serta operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai 43 dinas.
Selain itu, Ansar juga menyampaikan, pada 2024, Pemprov Kepri telah menyalurkan Rp114 miliar untuk bantuan pembangunan masjid, mushala, serta yayasan.
Kemudian, bantuan sosial juga diberikan kepada RT/RW, lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Posyandu, dan pendamping keluarga.
Dalam pemaparannya kepada warga Kampung Teladan, Gudang Minyak, dan Tanjungunggat, Senin (30/9), Ansar menyebut beberapa capaian besar dari lobi-lobi ke pemerintah pusat.
Di antaranya, Kepri berhasil mendapatkan bantuan jalan inpres sebesar Rp609,4 miliar yang tersebar di tujuh kabupaten/kota pada 2023.
Selain itu, Kementerian Perhubungan memberikan Rp400 miliar, termasuk untuk dua kapal Roro—Bahtera Nusantara 1 dan 3—dan perpanjangan landasan Bandara Raja Haji Abdullah di Karimun.
Ansar juga menyoroti keberhasilan revitalisasi Pulau Penyengat, di mana hampir Rp50 miliar telah digelontorkan untuk membangun kembali pulau yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Melayu tersebut, termasuk rencana pembangunan Tugu Bahasa.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, pembangunan ini tidak akan cukup. Oleh karena itu, kita terus mencari dana tambahan,” tambah Ansar.
Lebih lanjut, Ansar menegaskan, pembangunan di Kepri harus merata dan tidak bisa hanya terfokus di satu kabupaten atau kota. Itulah sebabnya, dia rutin mengundang para menteri dan tamu dari luar negeri untuk datang ke Kepri guna mempercepat pembangunan.
Gubernur Kepri periode 2021-2024 ini juga menyatakan, untuk melanjutkan program-program pembangunan yang sudah berjalan, Kepri akan tetap memerlukan dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Hasratnya untuk kembali memimpin Kepri, bersama Nyanyang Haris Pratama sebagai calon wakil gubernur, merupakan jawaban untuk memperkuat lobi kepada pemerintah pusat dan menarik lebih banyak anggaran.
“Pak Nyanyang merupakan kader Partai Gerindra, dan kita butuh dukungan dari Presiden yang menunjuk para menteri. Ini penting agar Kepri bisa terus berkembang,” tutup Ansar.**
Editor: Ism
