Lintaskepri.com, Bintan – Kepastian hukum bagi rumah nelayan yang dibangun di atas laut terus diperjuangkan oleh Ansar Ahmad. Sejak tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di bawah kepemimpinannya telah menerbitkan lebih dari 2.500 sertifikat rumah nelayan.
Tidak berhenti di situ, Ansar, yang juga Calon Gubernur nomor urut 1 dalam Pilkada Kepri 2024, menegaskan bahwa di tahun 2025, pemerintah provinsi kembali mengalokasikan anggaran untuk program ini.
Sebanyak Rp2 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri telah disiapkan untuk menerbitkan antara 1.000 hingga 2.000 sertifikat tambahan.
“Tahun lalu kita menganggarkan Rp3 miliar dan sudah menerbitkan lebih dari 2.500 sertifikat yang telah dibagikan kepada nelayan di tujuh kabupaten/kota,” ungkap Ansar dalam kampanye tatap muka di hadapan ratusan warga Kecamatan Bintan Timur, Selasa (8/10/2024).
Ansar juga menjelaskan pentingnya kepemilikan sertifikat ini. Dengan sertifikat tersebut, rumah nelayan akan memiliki nilai ekonomis karena bisa dijadikan agunan di bank.
“Kami mengangsur agar semua nelayan punya kepastian hukum. Sertifikat ini memberikan nilai tambah karena bisa diagunankan di bank,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ansar memperkirakan masih ada sekitar 25 ribu rumah nelayan di Kepri yang belum mendapatkan kepastian hukum.
Namun, ia menegaskan bahwa upaya ini tidak berlaku bagi bangunan di atas laut yang digunakan untuk kegiatan usaha, yang memerlukan izin kelola perikanan dan rumah tangga nelayan (PKKPRL) yang harus diajukan melalui bupati atau wali kota.
Kampanye Ansar di Taman Relief Antam, Kota Kijang, pada Selasa sore ini juga dihadiri oleh ratusan warga dari berbagai wilayah Kecamatan Bintan Timur.
Mereka tampak antusias menyimak paparan berbagai capaian program yang telah dilaksanakan Ansar selama tiga tahun lebih memimpin Kepri.
Selain program sertifikasi rumah nelayan, Ansar turut memaparkan pencapaian lainnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, perhubungan, serta bantuan sosial dan pembinaan masyarakat.
“Tiga tahun adalah waktu yang singkat untuk melaksanakan program-program ini. Saya berharap bapak-ibu yang hadir dapat terus mendukung kami agar program-program yang berpihak pada masyarakat ini dapat berlanjut,” pungkasnya.(*)
Editor: Brm
