Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Calon Gubernur Kepulauan Riau nomor urut 1, Ansar Ahmad, menegaskan pentingnya program bantuan iuran Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi nelayan untuk diikat dalam peraturan daerah (Perda).
Program tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat dan perlu keberlanjutan, siapapun pemimpinnya.
“Program yang baik tentunya harus dilanjutkan. Terlebih manfaatnya sudah dirasakan masyarakat. Untuk itu, program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan ini perlu diperdakan supaya bisa terus dijalankan,” tegas Ansar, Jumat (4/10/2024).
Pada tahun 2024, sebanyak 124 nelayan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan telah menerima santunan dari program ini.
Santunan tersebut mencakup Jaminan Kematian untuk 102 nelayan, santunan pengobatan akibat kecelakaan kerja bagi 20 nelayan, serta beasiswa untuk 4 anak nelayan. Total dana yang disalurkan mencapai Rp4,9 miliar.
“Ini menandakan manfaat program ini betul-betul telah dirasakan,” ujar Ansar.
Sejak program ini dimulai pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kepri telah memfasilitasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 31.500 nelayan tradisional.
Selain nelayan, Ansar juga menganggarkan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.500 petani yang akan dimulai pada Januari 2025.
“Prinsipnya, program yang berpihak kepada masyarakat harus terus dijalankan, terlebih untuk perlindungan pekerja rentan,” tambahnya.
Ansar berharap program bantuan ini dapat diperluas ke sektor lain, seperti buruh pelabuhan, tukang ojek, sopir taksi, dan sopir truk.
Ia berencana membahas hal ini dengan bupati dan wali kota terpilih agar pekerja rentan di sektor lain juga mendapat bantuan iuran BPJS.
“Jika keterbatasan anggaran menjadi kendala, kami dari Pemprov Kepri akan membantu sebisa mungkin,” tutup Ansar.**
Editor: Ism
