LINTASKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Anggota DPRD Kepri Fraksi Golkar yang juga Ketua TP-PKK Kepri, Dewi Kumalasari akan terus melakukan penanganan terhadap kasus stunting atau tubuh kerdil di Kepri.
Ia menuturkan, pihaknya akan melakukan sejumlah gebrakan mencegah stunting, namun sebelum itu perlu pendataan yang menyeluruh.
“Kalau pusat menetapkan 14 persen di tahun 2024, kita akan berusaha, insyallah kurang dari 14 persen itu bisa tercapai,” katanya usai kegiatan sarasehan penanganan stunting di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Senin (24/10/2022).
Dewi menerangkan, penanganan stunting membutuhkan kerja sama seluruh stakeholder lintas instansi. Ia pun akan menggandeng seluruh instansi untuk menangani stunting.
“Ini bukan hanya permasalahan dari kesehatan aja, tapi semua aspek. Mulai hari ini kita menggandeng kader dan OPD terkait,” terangnya.
Anggota DPRD Kepulauan Riau 2 periode, Sirajudin Nur dalam rapat kerja bersama Disnakertrans Kepri di Batam
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur meminta Pemprov Kepri segera menangani isu stunting.
“Intervensi gizi dapat berupa pemberian makanan tambahan dan suplemen. Selain itu, harus dilakukan pemeriksaan kehamilan, promosi, dan konseling secara teratur,” katanya, Sabtu (15/10/2022).
Ia juga meminta agar Pemprov Kepri menuntaskan penyebab stunting mulai dari penyediaan sanitasi yang layak, akses air minum yang bersih, layanan kesehatan yang murah dan berkualitas.
“Masalah-masalah penyebab stunting mulai dari akses air minum yang bersih, sanitasi, akses layanan kesehatan, promosi kesehatan, dan perbaikan taraf hidup masyarakat,” ujarnya.
Sirajudin menerangkan, stunting tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap generasi unggul, tapi juga perekonomian.
Catatan Bank Dunia, Indonesia mengalami kerugian sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2016.
Diketahui, pada tahun 2016 PDB Indonesia sebesar Rp12.400 triliun, dengan asumsi 3 persen diperkirakan kerugian akibat stunting mencapai Rp372 triliun.
“Generasi muda yang unggul merupakan visi pak Gubernur, pemerintahannya tinggal 2 tahun, ini harus disegerakan,” ujar Sirajudin.
Politisi PKB juga mengusulkan agar Pemprov Kepri dan Kabupaten/Kota memperkuat peran kader Posyandu dan TP-PKK.
Kader kedua instansi ini mesti aktif melakukan sosialisasi dan melacak Balita yang memiliki gejala stunting untuk diberikan perawatan.
“Kader Posyandu dan TP-PKK harus aktif, bukan hanya menunggu di Posyandu, tapi terjun ke masyarakat. Pemerintah harus perkuat peran kedua instansi ini, baik dari kualitas SDM dan fasilitas nya,” pintanya.
Laporan: Redaksi
