LINTASKEPRI.COM, BATAM – Ratusan buruh dari berbagai aliansi di Kota Batam kembali menggelar unjuk rasa di depan Graha Kepri, Batam Center, Batam, Rabu (12/10/2022). Sejumlah anggota DPRD Kepri menemui pendemo dan memfasilitasi pertemuan serta berjanji salurkan aspirasi ke pemerintah.
Mereka di antaranya dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI), Federasi Logam Metal dan Elektronik Serikat Buruh Seluruh Indonesia (F-LOMENIK SBSI), Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (PUK SP Farkes).
Tuntutannya sama, menuntut kenaikan UMK 2023, tolak UU Cipta Kerja, tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law, Reformasi Agraria dan meminta sahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Yapet Ramon mengatakan, di saat kenaikan harga BBM yang diikuti harga pangan yang otomatis melambung, upah buruh malah terancam tak mengalami kenaikan. Pasalnya, pemerintah masih menggunakan aturan turunan UU Cipta Kerja yakni PP 36/2021.
Dampak lain dari itu, lanjutnya, yakni inflasi. Di mana beberapa komponen atau sektor yang terdampak inflasi memberatkan daya beli masyarakat kecil dan buruh.
“Oleh karena itu, kami meminta kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13 persen,” kata Ramon.
Inflasi pastinya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, di mana Kepri perekonomiannya hanya tumbuh di kisaran angka 4,8 persen.
“Kenaikan upah sebesar ini juga memperhitungkan untuk menutup kenaikan inflansi pada kelompok makanan, perumahan, dan transportasi yang naik tinggi,” pungkasnya.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono yang menemui massa berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut pada pemerintah.
Dikatakan Raden Hari, apa yang dirasakan buruh juga pernah dirasakannya. Karena dia dulu juga seorang buruh, bekerja di salah satu pabrik di Batam.
“Perlu diketahui, sebelum menjadi anggota dewan, saya pengurus SPMI,” kata Raden Hari.
Artinya kata Raden Hari, sebagai Anggota DPRD Kepri, dia siap memfasilitasi tuntutan para kaum buruh serta berdialog untuk mecari jaan keluar terbaik bagi kesejahteraan kaum buruh, terutama di Kepri.
“Ada tuntutan untuk menaikkan gaji. Saya sebenarnya juga sama, ingin, ketika imbas dari kenaikan harga BBM ini pemerintah memperhatikan hal tersebut,” kata Raden Hari.
Usai menemui massa buruh di gerbang masuk, kemudian dialog dilanjutkan di dalam gedung Graha Kepri. Beberapa orang perwakilan buruh ikut dalam dialog tersebut.
Dalam menerima perwakilan buruh, politisi Partai PKS ini didampingi Anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, termasuk Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Martin Luther Maromon. Usai berdialog perwakilan buruh menyerahkan berkas tuntutan dan diterima Raden Hari Tjahyono.
Usai berdialog massa kemudian membubarkan diri dan demo pun berjalan dengan tertib.
Laporan: Redaksi
