Lintaskepri.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Memasuki hampir dua tahun masa pemerintahannya, reshuffle yang dilakukan pada 1 Oktober 2026 menjadi perombakan kabinet yang ketujuh sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden RI. Dalam reshuffle terbaru tersebut, Prabowo melantik sejumlah menteri, wakil menteri dan pejabat tinggi negara. Perubahan juga terjadi pada sejumlah posisi strategis, termasuk Menteri Luar Negeri, kementerian koordinator, hingga pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sebanyak 18 pejabat dilantik dalam agenda tersebut. Mereka terdiri dari lima menteri, lima wakil menteri, sejumlah pejabat tinggi lembaga negara, pimpinan Polri serta unsur pimpinan Ombudsman. Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah penunjukan Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono. Sugiono selanjutnya dipercaya menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pergantian tersebut juga menjadi perhatian karena Arrmanatha merupakan diplomat karier yang sebelumnya pernah menjalankan tugas sebagai Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
Tujuh Kali Perombakan Kabinet
Sejak awal pemerintahannya pada Oktober 2024, Prabowo telah melakukan reshuffle sebanyak tujuh kali. Perombakan pertama dilakukan pada Februari 2025. Perubahan kemudian berlanjut pada September dan Oktober 2025, sebelum kembali dilakukan pada April, September dan Oktober 2026. Pada September 2026, perubahan terjadi di Kementerian Keuangan. Sementara pada 1 Oktober 2026, Prabowo kembali melakukan perubahan dalam skala yang lebih luas.
Dalam reshuffle terbaru, pemerintah juga membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipimpin Bahlil Lahadalia. Bahlil tetap menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan lainnya terjadi di lingkungan Polri. Jenderal Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sedangkan Listyo Sigit kemudian dipercaya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Performa Pemerintahan Jadi Perhatian
Frekuensi perombakan kabinet tersebut kemudian memunculkan kembali pembahasan mengenai efektivitas pemerintahan. Sejumlah pengamat yang dikutip dalam pemberitaan nasional menyoroti bagaimana perubahan susunan kabinet dapat diterjemahkan menjadi peningkatan koordinasi dan capaian program pemerintah. Tempo dalam analisisnya menyoroti pertanyaan apakah rangkaian reshuffle tersebut dapat berdampak terhadap performa pemerintahan sekaligus tingkat penerimaan publik terhadap Presiden Prabowo. Sementara itu, analisis Kompas mencatat bahwa reshuffle ketujuh tidak hanya berkaitan dengan pergantian pejabat, tetapi juga dengan pembentukan kementerian dan jabatan baru. Hal tersebut membuat struktur pemerintahan terus mengalami penyesuaian meski pemerintahan telah berjalan hampir dua tahun.
Pemerintah Dituntut Fokus pada Kinerja
Pergantian pejabat merupakan kewenangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Namun, setelah perubahan dilakukan, perhatian publik akan tertuju pada bagaimana pejabat baru menjalankan program dan target yang telah ditetapkan. Sejumlah persoalan nasional, mulai dari ekonomi, investasi, hilirisasi, pelayanan publik hingga penegakan hukum, membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, efektivitas reshuffle pada akhirnya akan terlihat dari pelaksanaan program pemerintah dan capaian yang dapat dirasakan masyarakat. Dengan tujuh kali reshuffle dalam waktu kurang dari dua tahun, Kabinet Merah Putih kini kembali memasuki fase konsolidasi. Publik akan melihat apakah perubahan komposisi tersebut mampu memperkuat koordinasi pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan agenda Presiden hingga akhir periode pemerintahan. (*)
