Lintaskepri.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menangani setiap situasi nasional, termasuk demonstrasi, dengan tetap mengacu pada hukum dan menghormati hak asasi manusia (HAM).
Hal tersebut disampaikan Yusril usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
“Bapak Presiden memastikan semua langkah berada dalam koridor hukum yang benar, dan kami yakin itu sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya,” ujar Yusril.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya soliditas jajaran pemerintah dalam menghadapi dinamika nasional.
Sebagai Menko Kumham Impas, Yusril menyebut tugas utamanya adalah memastikan aparat penegak hukum bekerja sesuai aturan, tanpa mengabaikan prinsip HAM.
“Jangan sampai ada tindakan aparat yang keluar dari jalur hukum yang berlaku,” tegasnya.
Yusril juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menindak tegas pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan aksi demonstrasi untuk melakukan tindak kriminal, seperti perusakan, pembakaran, atau pencurian.
Meski begitu, ia kembali menegaskan bahwa tindakan aparat tetap harus sesuai hukum. “Mereka yang dipanggil, diperiksa, atau ditahan harus melalui prosedur hukum yang benar. Jika aparat melanggar, maka juga harus ditindak,” katanya.
Pemerintah, lanjut Yusril, berkomitmen menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi.
“Rakyat tidak perlu khawatir. Pemerintah menjamin kebebasan berpendapat melalui unjuk rasa, sepanjang dilakukan dengan damai, tertib, dan sesuai aturan,” pungkas Yusril.(*)
