Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menghentikan operasional di Kota Tanjungpinang terus bertambah. Jika sebelumnya hanya dua unit yang dilaporkan berhenti sementara, kini total lima dapur MBG dilaporkan tidak lagi beroperasi akibat kendala pendanaan dan proses pencairan anggaran dari pemerintah pusat.
Penghentian operasional sejumlah dapur MBG tersebut berdampak langsung pada distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai keberlangsungan program yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Tanjungpinang mengonfirmasi bahwa dua SPPG di kawasan Batu IX terpaksa menghentikan aktivitas karena dana operasional belum cair. Namun dalam perkembangannya, jumlah dapur yang tidak beroperasi bertambah sehingga pelayanan MBG di sejumlah wilayah ikut terdampak.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa penghentian operasional tersebut tidak serta-merta berarti program MBG dihentikan secara keseluruhan. Sejumlah dapur lainnya masih tetap beroperasi dan melayani distribusi makanan kepada penerima manfaat yang telah terdaftar. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan layanan dapat kembali berjalan normal setelah persoalan pendanaan terselesaikan.
Di tingkat regional, persoalan serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain di Kepulauan Riau. Beberapa SPPG dilaporkan menghentikan operasional sementara akibat keterlambatan pencairan dana, sementara sebagian lainnya menjalani evaluasi terkait tata kelola dan administrasi program.
Pengamat menilai kondisi ini menjadi ujian bagi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Selain membutuhkan pengawasan kualitas layanan, program tersebut juga memerlukan kepastian pendanaan agar distribusi makanan kepada masyarakat tidak terganggu. Keterlambatan pencairan anggaran berpotensi menghambat operasional dapur yang selama ini bergantung pada dana operasional harian untuk membeli bahan pangan dan membayar kebutuhan produksi.
Masyarakat kini menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional terkait jadwal pencairan anggaran serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengembalikan operasional dapur MBG yang berhenti. Dengan bertambahnya jumlah dapur yang tutup sementara menjadi lima unit, harapan besar tertuju pada percepatan penyelesaian masalah pendanaan agar layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat dapat kembali berjalan optimal.
