Natuna, LintasKepri.com – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna, Hadi Chandra, memastikan dirinya tidak akan mengikuti pencalonan pada pemilu Tahun 2019 mendatang, jika tidak bisa memperjuangkan anggaran pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri.
Pernyataan itu disampaikannya dihadapan masyarakat dalam pertemuan sosialisasi pengembangan PLBN di Balai Pertemuan Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan,Natuna, Selasa (01/05/2018) lalu.
“Jika tidak bisa perjuangkan dana pembebasan lahan, Tahun 2019 saya tidak akan mencalonkan diri lagi,” kata Hadi Chandra.
Ia menyampaikan Presiden Jokowi sangat memperhatikan daerah perbatasan terutama Pulau Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T), salah satunya Pulau Serasan, yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia bagian timur.
“Anggaran telah tersedia berkat kerja BPP (Badan Pengelolaan Perbatasan, red) Kabupaten Natuna, tinggal lahan saja yang perlu kita siapkan. Bagi masyarakat yang nanti terkena dampak pembangunan dimohon sekali dukungannya, kalau satu saja tidak setuju maka akan menggugurkan lainnya,” himbaunya.
Adanya PLBN menurutnya akan mempercantik beranda terdepan NKRI. Di seluruh Indonesia terdapat 9 titik pengembangan PLBN, Serasan menjadi salah satu sasaran pengembangannya. Program dan Nawacita Presiden Jokowi membangun dari pinggiran merupakan kesempatan emas bagi warga Natuna, khususnya Serasan.
“Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Beda Presiden beda program, maka kesempatan ini harus kita kejar. Mohon semua pihak mengedukasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar selalu berpikir positif, jangan sampai kesempatan didepan mata hilang begitu saja.
“Sebenarnya Pemerintah Pusat akan siap apapun usulan pembangunan yang kita usulkan, tapi sayang sekarang banyak program Pusat ditarik kembali ke Pusat hanya karena kendala lahan,” sesalnya.
Hadi Chandra mengingatkan kembali tentang perjuangan masyarakat Natuna sejak lama telah mengusulkan PLBN kepada Pemerintah Pusat, namun selalu ditolak.
“Dampak dari PLBN ini sangat luar biasa, kita sejak dulu telah puluhan kali surati Pemerintah Pusat agar Natuna bisa dijadikan cek poin bagi wisatawan, sudah bertahun-bertahun kita desak tidak juga membuahkan hasil. Tetapi Serasan tanpa diminta, PLBN dibangun oleh Presiden Jokowi, sungguh sangat beruntung,” ucapnya.
Dengan semangat dia meyakinkan masyarakat, pembangunan dan pengembangan PLBN merupakan kesempatan emas bagi masyarakat Natuna, Serasan khususnya.
“Saat ini wisatawan tidak bisa masuk langsung ke natuna, berbeda dengan anambas semua telah tersedia, salah satunya wisata di pulau bawah. Natuna juga bisa seperti itu, Serasan memiliki pantai sisi yang telah ditetapkan sebagai pantai alami terbaik di dunia, sangat menjnjikan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, menurutnya sektor perdagangan juga akan mendapatkan imbas dari pembangunan PLBN.
Kapal Hong Kong (Kapal penampung ikan hidup) yang selama ini harus masuk melaui Batam, akan lebih mudah jika telah terbangun PLBN, kapal langsung bisa sandar di pelabuhan Serasan dan komoditi lain akan bebas masuk ke Kuching (Malaysia Timur), secara tidak langsung Serasan jadi Pusat perdagangan di Natuna,” ujarnya.
Mantan Ketua DPRD Natuna itu, mengingatkan mengenai proses pembebasan lahan akan tetap selalu dikawal oleh DPRD sesuai dengan NJOP dan adanya negosiasi.
“Program ini tidak akan terulang lagi, jadi harus sama – sama kita kawal. Tidak ada satupun program PLBN yang tidak didatangi oleh Presiden, dan tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi akan datang juga ke serasan meresmikan PLBN,” imbuh Politisi Partai Golkar tersebut.
Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi II DPRD Natuna, Pang Ali, berharap rencana tersebut dapat cepat terealisasi.
“Sangat diharapkan dari PLBN itu adalah terbukanya jalur resmi Sematan (Serawak, red) – Serasan, kami mohon betul dukungan daei semua pihak agar pembangunan ini berjalan lancar,” harap Politisi PPP tersebut.
Kepada media ini Dia mengatakan, bahwa Dia telah bertemu langsung dengan Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal untuk membicarakan anggaran pembebasan lahan tersebut.
“Jika tidak ada anggarannya, saya yang paling kecewa, pembangunan PLBN ini semua karena dampak dari 8 orang warga kita ditangkap saat masuk sematan beberapa waktu lalu. Karena itu saya telah bicara langsung dengan bupati dan kita telah sepakat dukung anggaran pembebasan lahan PLBN, ” ungkap Pang Ali.
Ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah saat ini, karena telah berbuat nyata untuk daerah perbatasan.
“Banyak manfaat yang telah kita rasakan dengan program Presiden Jokowi, seperti Listrik, BBM satu harga, Puskesmas, Pelabuhan, Sarana transportasi seperti Bus Damri, bantuan Kapal bagi nelayan, jaringan Internet dan masih banyak lagi,” kenangnya.
Ia mengaku juga akan fokus untuk mengawasi proses pengembangan PLBN tersebut.
“Saya akan pastikan program ini harus berjalan, jangan sampai Pemda Natuna tidak siap, akhirnya kegiatan dialihkan ke daerah lain,” pungkas Pang Ali.
Editor : Erwin Prasetio
