Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri di Balairung Sidang Utama DPRD, Tanjungpinang, Kamis (27/3/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari, serta dihadiri Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda Kepri, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
Dalam pemaparannya, Gubernur Ansar menegaskan bahwa LKPJ 2024 disusun berdasarkan RKPD Kepri dan mengacu pada Perubahan RPJMD 2021-2026 serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
“Realisasi APBD 2024 masih bersifat tentatif karena sedang dalam proses audit oleh BPK. Namun, pencapaian pendapatan daerah mencapai 92,62% dari target,” ujar Ansar.
Gubernur Ansar merinci bahwa dari target pendapatan daerah Rp4,275 triliun lebih, telah terealisasi Rp3,959 triliun lebih (92,62%), dengan rincian:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,981 triliun (98,08% dari target Rp2,020 triliun).
Dana Perimbangan: Rp1,976 triliun (87,84% dari target Rp2,250 triliun).
Lain-lain Pendapatan Sah: Rp1,3 miliar (31,78% dari target Rp4,092 miliar).
Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp4,071 triliun (92,24% dari target Rp4,414 triliun), terdiri dari:
Belanja Operasi: Rp2,987 triliun (92,69% dari target Rp3,222 triliun).
Belanja Modal: Rp307,344 miliar (89,09% dari target Rp344,997 miliar).
Belanja Tidak Terduga: Rp2,065 miliar (43,27% dari target Rp4,773 miliar).
Belanja Transfer: Rp775,144 miliar (92,10% dari target Rp841,617 miliar).
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan mencapai Rp139,369 miliar (100,15% dari target), sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp91,945 miliar (99,88% dari target). Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) mencapai Rp27,324 miliar.
Dalam laporan RPJMD 2024, dari 368 indikator kinerja, hasilnya adalah 327 indikator mencapai status sangat tinggi, 26 indikator berada pada kategori tinggi, 6 indikator berstatus sedang, 2 indikator berstatus rendah serta 7 indikator berada dalam kategori sangat rendah.
Ansar menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif serta kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.
“Keberhasilan pembangunan Kepri adalah hasil kerja bersama. Kami akan terus meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik guna mewujudkan Kepri yang semakin maju dan sejahtera,” tutup Ansar.(*)
