Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Koordinator Wilayah XIII yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat menegaskan sikapnya untuk mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku.
Paulus Banjarnahor selaku Ketua GMKI Korwil XIII, menyampaikan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dinilai strategis dalam menjaga stabilitas nasional, efektivitas koordinasi antar lembaga negara, serta menjamin profesionalitas dan netralitas Polri dalam menjalankan tugasnya.
“Polri memiliki peran vital dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Oleh karena itu, keberadaannya di bawah Presiden merupakan bentuk pertanggungjawaban langsung kepada kepala pemerintahan dan kepala negara, sehingga fungsi pengawasan dan kontrol tetap berjalan secara konstitusional,” ujar Paulus.
GMKI Korwil XIII memandang bahwa wacana atau upaya yang berpotensi menggeser posisi Polri dari sistem yang telah diatur saat ini perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan aspek konstitusi, demokrasi, serta kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh. Setiap perubahan struktural dalam lembaga negara harus berorientasi pada penguatan demokrasi dan pelayanan publik, bukan sebaliknya.
“Dukungan kami terhadap Polri di bawah Presiden juga disertai dengan harapan agar Polri terus berbenah, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan demokrasi dalam setiap pelaksanaan tugas,” tambahnya.
Selanjutnya GMKI Korwil XIII mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, untuk tetap kritis namun konstruktif dalam menyikapi berbagai isu kebangsaan, serta bersama-sama menjaga keutuhan dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.(*)
