Natuna, LintasKepri.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna belum lama ini menyetujui pengesahan rancangan peraturan daerah, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020.
Namun dalam rangkaian paripurna itu, beberapa fraksi di DPRD Natuna menyoroti beberapa hal seperti rasionalisasi anggaran di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target.
Sebagaimana diketahui, penerimaan daerah dari PAD yang semula ditargetkan Rp.76,7 Miliar, hanya tercapai Rp.70,23 miliar atau merosot sebanyak Rp.6,482 Miliar.
Menanggapi hal itu, Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat (PNR), mengharapkan Pemda Natuna agar mencari langkah jitu untuk meningkatkan PAD pada tahun mendatang, khususnya untuk menopang pembangunan.
“Bila PAD ini dapat ditingkatkan terus di tahun mendatang, maka akan membuka peluang untuk membangun kemantapan fiskal daerah yang lebih mapan,” ujar Sekretaris Fraksi PNR, Ibrahim menyampaikan pendapat fraksinya.
Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi Golkar yang meminta Pemda Natuna melakukan upaya-upaya inovasi dalam mengeksplorasi potensi-potensi unggulan daerah.
“Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor perikanan dan kelauan serta pariwisata,” kata Azi, Sekretaris Fraksi Golkar.
Sementara itu, dari Fraksi Partai Pemersatunya Damai Natuna (PPDN), dalam hal meningkatkan PAD meminta Bupati Natuna untuk mendorong Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), untuk lebih aktif dalam usaha pencapaian target pajak daerah.
“BP2RD yang sudah menjadi badan tersendiri, dalam perjalananna kami melihat tidak ada hal yang signifikan, atau capaian-capaian tak sesuai harapan. Maka kami menyarankan Bupati Natuna menarik kembali BP2RD ke lembaga sebelumnya,” tegas Ketua Fraksi PPDN, Pang Ali.
Fraksi PPDN yang terdiri dari gabungan Partai PPP, Perindo,Demokrat, dan Nasdem ini juga meminta, terkait rasionalisasi sebesar 50 persen di masing-masing OPD pada APBD murni 2020, untuk dianggarkan kembali. Hal itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di OPD Pemda Natuna.
