Natuna, LintasKepri.com – Sebagian kalangan memang menganggap, bahwa rencana pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas hanyalah bualan belaka Bupati Natuna H. Abdul Hamid Rizal, untuk menyenangkan hati masyarakat.
Namun hal itu langsung ditepis oleh sang Bupati. Pasalnya orang nomor satu didaerah yang berada diujung utara NKRI itu, telah membuktikan keseriusannya dalam memperjuangkan terbentuknya sebuah Provinsi, yang sangat diimpikan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).
Senin (12/03/2018) siang, Hamid Rizal didampingi oleh Sekda Natuna Wan Siswandi, mengundang para wartawan untuk berkumpul diruang kerjanya, di Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai. Dalam pertemuan tersebut, Hamid Rizal menunjukkan sebuah buku yang berisikan kajian akhir pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas, yang telah selesai digarap selama 2017.
“Kajian akhir pengembangan wilayah Provinsi Natuna-Anambas sudah selesai kita buat. Jadi ini bukan sekedar wacana saja, tetapi kita sudah siapkan kajian akademisnya,” kata Hamid Rizal kepada sejumlah awak media, sembari mengacungkan buku tebal berwarna biru yang berisikan kajian akhir persiapan pembentukan Provinsi Natuna-Anambas.
Kajian akhir tersebut, kata Hamid, telah diselesaikannya tahun 2017 lalu, dengan menggandeng tenaga teknis dari Institut Dalam Negeri dan Institut Pertanian Bogor.
“Dalam buku tebal ini, sudah kita siapkan semua kajian wilayahnya. Kapan saja diminta melakukan persentasi kita sudah siap. Jujur saja, tanpa melihat teks, saya sudah hapal luar kepala tentang kajian wilayah Natuna ini,” akunya.
Langkah berikutnya, terang Hamid, pihaknya akan segera membentuk tim panitia khusus perjuangan pembentukan Provinsi Natuna-Anambas, yang akan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Secepatnya kita akan duduk bersama Pemerintah Daerah Anambas berserta tokoh-tokoh masyarakatnya, untuk membentuk Panitia Perjuangan Pemekaran Wilayah. Lebih cepat lebih baik, jika bisa sebelum Pilpres Provinsi persiapan sudah berjalan,” katanya dengan penuh semangat.
Dikatakan Hamid, mengapa Natuna perlu diangkat statusnya menajdi sebuah Provinsi, karena daerah ini merupakan prioritas Pemerintah Pusat dalam pengembangan daerah perbatasan. Selain itu juga, bertujuan untuk mempercepat pembangunan wilayah Natuna dan Anambas.
“Saya sangat optimis, kita bisa jadi Provinsi. Sebab Pak Jokowi melalui Nawacitanya, sangat konsen terhadap percepatan pembangunan diwilayah perbatasan, maka diperlukan status setara dengan daerah lain. Apalagi Natuna digaris depan, jadi Provinsi merupakan keharusan bagi kita sebagai pagar perbatasan,” terangnya.
Menurut Hamid, dari segi SDA Natuna tidak perlu diragukan lagi, semua ada didaerah ini. “Kita punya minyak dan gas, laut yang luas dengan potensi perikanan melimpah lebih komplit dari daerah lain,” ujarnya.
Disisi lain, tambah Bupati, dengan terbentuknya Provinsi akan membuka lapangan kerja baru bagi putra-putri tempatan.
“Anak – anak daerah lulusan sarjana akan lebih punya peluang untuk berkarir di Pemerintahan, sebab akan ada kantor Gubernur, Walikota dan Kabupaten baru. Jadi peluang kerja makin terbuka lebar,” terangnya.
Untuk itu, Hamid mengharapkan dalam momen yang tepat ini, masyarakat harus persiapkan diri dan berjuang agar Provinsi yang diharapkan bersama cepat terwujud.
Natuna, kata Hamid, menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat. Dengan perhatian itu, maka status Pemerintahan Natuna juga harus khusus tidak lagi sebatas Kabupaten.
“Wilayah Natuna sangat luas, kita berada dijalur ALKI, berbatasan langsung dengan sejumlah negara di Asean. Pertahanan menjadi prioritas Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah juga harus setara agar berimbang,” katanya mengakhiri.
Laporan : Erwin Prasetio
