NATUNA , Lintaskepri.com – Hari kedua dampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, melaksanakan dialog interaktif disiarkan langsung YouTube RRI Ranai dan juga 105.9 MHz Pro 1, dengan narasumber Ade Irfan Pulungan, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Mufti Makarimal Ahlaq Deputi V bidang Politik dan Ham Kantor Staf Presiden dan juga Imam Ms Sidabutar Kajari Natuna ,Jum’at 03/02/2023.
Mengambil tema dialog” dinamika aspek hukum di wilayah perbatasan daerah terdepan dan problematika pertahanan dan keamanannya”.
Mengacu pada arahan presiden, Kabupaten Natuna sebagai daerah maritim, pengembangan SDM dan ekonomi, kerja sama kementrian perlu diperkuat dengan pemerintah daerah .
Mufti Makarimal menuturkan Natuna harus dilihat dari berbagai dimensi diantaranya sebagai wilayah pertahanan, karna wilayah terdepan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Laut Natuna tidak semata-mata dilihat sebagai wilayah otoritasi. Sehingga butuh sinergi dalam tata kelola pertahanan di Natuna.
Mufti menambahkan dari aspek ekonomi nilai transaksi melalui laut Natuna Utara sekitar 3T USD.
“Wilayah perbatasan, potensi penyimpangan hukum sangat mungkin terjadi. Untuk itu antisipasi dan menjaga keamanan serta penguatan hukum perlu ditingkatkan. Ini harus kita benahi karna ini merupakan beranda Indonesia,” timpal Ade irfan
Pesan jokowi 8 januari 2020. Dimana hadirnya Presiden ke Natuna ingin memastikan penegakan hukum di wilayah laut Natuna, apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya dan pastinya ksp sendiri selalu berkoordinasi dengan stakeholder untuk penangan masalah hukum.
Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda dalam kesempatan ini menyampaikan, Pemerintah daerah untuk penegakan hukum dilaut Natuna yang luas perlu kita tata dibahas, diskusikan secara komprehensif .
“Hadirnya KSP ini tentunya menjadi penyambung lidah dari Natuna sebagai wilayah terdepan dengan berbagai permasalahan dilaut khususnya bisa menyampaikan langsung kepada Presiden,” tuturnya.
Rodhial juga menambahkan potensi migas dan hasil laut kita sangat besar dan perlu perhatian kita bersama untuk menjaga potensi ini.
Kajari Natuna turut menjelaskan salah satu kasus illegal fishing yang terjadi di Tahun 2021 ada 11 kapal yang ditangkap kemudian pada 2022 menurun, namun ada juga dibawa ke Pontianak dan Batam untuk diproses hukum .
Diakhir sesi dialog Mufti kembali menegaskan berbagai masukan dan informasi tentunya melalui Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan beberapa hal yang kami lihat secara langsung dalam kunjungan kerja ini, tentunya akan kita tindaklanjuti guna menyelaraskan 5 pilar Presiden Jokowi untuk Natuna.
Dengan harapan, menjadikan Natuna sebagai gerbang maritim Nusantara serta Beranda terdepan Indonesia timpal Rodhial pada closing statement.
Herry
