Stok Pangan di Batam Jelang Puasa Aman

Avatar
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad.
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad.
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad.

Batam, LintasKepri.com – Stok pangan jelang puasa dan hari raya Idul Fitri di Kota Batam dipastikan aman.

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan, ada sekitar 20 komoditas strategis di daerah dan tidak ada persoalan sejauh ini.

“Pangan alhamdulillah. 20 komoditi strategis daerah sudah kita bahas dengan TPID (tim pengendali inflasi daerah), stok kita tidak ada persoalan,” tegas Amsakar di Kantor DPRD Kota Batam, Jumat (22/3).

Hanya beberapa hal yang perlu dicermati, terutama hortikultura seperti cabai, dan jenis-jenis sayur. Namun hal itu menjadi persoalan secara nasional, karena bergantung pada musim.

“Untuk Batam, sudah bahas di rapat TPID tanggal 27 Februari itu. Ada komoditi strategis kita pelajari. Stok tersedia dan berlebih untuk sambut puasa dan Idul Fitri,” tegasnya lagi.

Amsakar juga menyampaikan pada Menteri Perdagangan dalam rapat koordinasi di Bandung awal pekan lalu, bahwa Batam memiliki program bazar sembako yang akan digelontorkan. Serta sembako murah dari TPID dengan badan usaha lain. Jadi ketiganya dilaksanakan secara terintegrasi.

Kepada menteri, Amsakar juga memberikan informasi mengenai kondisi inflasi di Batam dua bulan pertama 2019. Menurutnya ada sedikit kenaikan angka inflasi. Namun bukan disebabkan oleh kenaikan harga bahan makanan.

“Sedikit banyaknya ada pengaruh di Batam pada bulan Januari Februari. Pengaruh kenaikan bukan pada bahan makanan tapi pada tiket dan barang angkutan. Itu yg kemarin mempengaruhi inflasi kita. Tapi sekarang kita sudah kembali normal, insya Allah semuanya tidak ada persoalan,” terang mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kota Batam ini.

Sementara terkait jalur angkutan langsung dari Jambi ke Batam untuk distribusi bahan pangan, Amsakar menyerahkan sepenuhnya pada pelaku usaha. Pemerintah, kata dia, hanya memfasilitasi di awal.

“Peran kita itu fasilitasi dengan badan usaha di sini. Biarkan BtoB (business to business), pemerintah hanya membuka ruang MoU (kerja sama) setelah itu dimanfaatkan oleh pihak pelaku bisnis. Kalau memang harga di sana lebih bagus, silakan diambil itu,” sebutnya.

(hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *