Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Komitmen ini ditegaskan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kamis (8/5/2025).
Rakorda yang dihadiri oleh lebih dari 1.100 peserta, baik secara daring maupun luring, ini menjadi wadah konsolidasi dan kolaborasi besar.
Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi, memberikan arahan secara virtual, sementara Deputi Bidang Pengembangan Usaha Kemenkop RI, Panel Barus, hadir langsung sebagai narasumber.
Selain itu, acara ini juga diwarnai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kepri dan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Kepri, serta kolaborasi dengan 15 perguruan tinggi.
Hal ini menandakan sinergi nyata dalam mendukung pendirian dan pemberdayaan Kopdes Merah Putih di Kepri.
Pemprov Kepri berkomitmen untuk mempercepat pendirian Kopdes Merah Putih, yang menjadi perhatian Gubernur Ansar.
Sebagai bukti keseriusan, Pemprov Kepri telah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp2,250 miliar untuk percepatan program ini.
Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa hal, antara lain, Penyediaan akta notaris gratis dengan dukungan 35 notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Kepri, pelatihan dan sertifikasi calon manajer koperasi (CEO), serta pemberian insentif sebesar Rp200 juta bagi lima koperasi desa pertama yang paling unggul dan potensial.
Dalam arahannya, Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan harapan Presiden Prabowo Subianto agar Kopdes Merah Putih menjadi solusi nyata untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh desa, seperti panjangnya rantai distribusi, keterbatasan permodalan, serta dominasi tengkulak dan pinjol ilegal.
Budi Arie juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov Kepri dalam mendukung pembentukan koperasi desa, termasuk pembiayaan akta notaris, pelatihan, hingga pemberian insentif.
“Kami berharap Kepri menjadi pelopor dan lokomotif pengembangan Kopdes Merah Putih berbasis nelayan. Kita butuh percontohan pengelolaan koperasi agro-maritim di Kepulauan Riau untuk menjadi model nasional,” ujarnya.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata dari program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI dalam pembangunan ekonomi dari desa dan daerah pinggiran.
“Ini adalah bentuk komitmen kita yang tegak lurus menjalankan arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi. Eksistensi koperasi yang sempat pudar kini kita bangkitkan kembali dengan semangat kebangsaan, makanya disebut koperasi Merah Putih,” tegas Ansar.
Sebagai provinsi kepulauan yang 96 persen wilayahnya terdiri dari lautan, Gubernur Ansar mendorong agar koperasi yang dibentuk di Kepri fokus pada sektor kelautan dan perikanan.
Hal ini meliputi pengembangan pasca-panen, penyediaan sarana pendingin, dan kebutuhan logistik lainnya untuk mendukung para nelayan.
“Potensi besar Kepri harus menjadi core bisnis koperasi ke depan. Kita ingin koperasi tidak hanya sekadar terbentuk di atas kertas, tetapi tumbuh menjadi kekuatan ekonomi nyata masyarakat,” lanjutnya.
Rakorda ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan langkah awal menuju kebangkitan koperasi di Indonesia.
Pemprov Kepri telah memulai dengan semangat kolaboratif yang melibatkan semua elemen—pemerintah, akademisi, notaris, dan masyarakat desa—untuk menjadikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi desa yang mandiri dan berdaulat.
“Kita semua harus bekerja sama agar koperasi ini bukan hanya ramai saat dibentuk, tapi benar-benar berjalan dengan usaha yang kuat dan berkelanjutan,” pungkas Gubernur Ansar penuh semangat.(*)
