Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tanjungpinang kembali menuai sorotan. Anggota DPRD Kepri, Lis Darmansyah, menilai permasalahan ketimpangan penerimaan calon siswa selalu terulang setiap tahun.
“Persoalan PPDB ini tidak akan terjadi jika sekolah sidah merata. Minimal di setiap kecamatan harus ada sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK yang seimbang antara jumlah kelulusan dan ketersediaan ruang kelas baru,” ungkapnya, Kamis (27/6).
Baca juga: PPDB SMA/SMK/SLB Dimulai, Orang Tua Masih Bingung Sistem Online
Ia mencontohkan, Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki jumlah penduduk terbanyak, hampir separuh dari total penduduk kota. Namun, hanya ada satu SMA negeri di kecamatan tersebut, yaitu SMA 7.
Hal ini menyebabkan banyak calon siswa yang tidak tertampung hingga harus masuk ke SMA lain di luar zonasi.
“Zonasi tidak bisa di paksakan. Mental anak-anak akan tertekan jika harus masuk ke SMA yang jauh dari rumah,” jelas Lis.
Baca juga: PPDB Kepri Jalur Zonasi Jenjang SMA Sederajat Dibuka, Website Sempat Gangguan
Oleh karena itu, Lis meminta agar pemerintah daerah mengambil kebijakan di luar sistem PPDB yang ada saat ini untuk meminimalisir membludaknya jumlah calon siswa.
“Harus ada kebijakan khusus di luar empat jalur PPDB yang ada. Kita tidak bisa monoton dengan aturan yang sudah ada,” tegasnya.
Selain itu, Lis juga menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pengembangan sekolah yang harus diperluas.
Baca juga: PPDB SMA Sederajat Gelombang Pertama Ditutup, SMAN 3 Tanjungpinang Sepi Peminat
“SMA 1 harus di pikirkan juga oleh pemerintah daerah, harus di carikan lokasi yang luas agar sarana fasilitasnya sesuai dengan kualitas sekolah,” ungkapnya.
“Kemudian SMA 3 hari ini siapa yang mau masuk kesana, kan tidak ada dan bahkan sangat sedikit, jadi ini harus dipikirkan kembali, jangan dari tahun ke tahun itu itu juga permasalahan PPDB kita,” tambahnya. (Mfz)
Editor: Ism
