Lintaskepri.com, Batam – Persoalan pemadaman listrik atau blackout yang berdampak pada Batam, Bintan dan Tanjungpinang tidak boleh hanya dibebankan kepada PT PLN.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Rakyat Menggugat Blackout PLN, Suaib, menegaskan bahwa BP Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga harus mengambil tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing dalam mencari solusi atas persoalan kelistrikan tersebut.
Menurut Suaib, gangguan listrik yang berdampak pada aktivitas masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta dunia industri harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika masyarakat dan pelaku usaha menanggung dampak dari terganggunya pasokan listrik.
Ia mendesak PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus membuka informasi secara transparan mengenai penyebab terjadinya blackout.
Namun, tanggung jawab penyelesaian persoalan ini, menurutnya, juga harus melibatkan BP Batam dan Pemprov Kepri.
Kedua institusi tersebut didesak mengambil langkah konkret sesuai kewenangannya, baik melalui koordinasi dengan PLN maupun dengan pemerintah pusat, untuk memastikan kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
BP Batam dan Pemprov Kepri Jangan Lepas Tangan
Suaib menilai, keandalan pasokan listrik merupakan bagian penting dari keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah.
Karena itu, pemerintah daerah dan BP Batam perlu memastikan persoalan kelistrikan tidak terus berulang tanpa penyelesaian yang menyentuh akar masalah.
Batam dikenal sebagai kawasan industri dan salah satu pintu masuk investasi strategis Indonesia.
Pertumbuhan kegiatan industri, investasi, serta pembangunan pusat data (data center) berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) harus diimbangi dengan perencanaan kebutuhan energi dan kesiapan infrastruktur yang memadai.
Menurutnya, BP Batam perlu berperan aktif dalam mengoordinasikan kepentingan pengembangan kawasan dan kebutuhan infrastruktur pendukung investasi.
Sementara itu, Pemprov Kepri yang dalam hal ini Gubernur sebagai Ketua Dewan Kawasan, harus menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan serta mendorong penyelesaian persoalan kelistrikan yang berdampak lintas wilayah.
“Persoalan ini tidak cukup hanya dijawab dengan penjelasan dari PLN. BP Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga harus hadir, mengambil langkah sesuai kewenangannya, dan mendorong solusi konkret. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa persoalan listrik ini ditangani secara serius,” demikian penegasan yang menjadi inti tuntutan aksi Rakyat Menggugat.
Ia juga mendesak BP Batam dan Pemprov Kepri menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat apabila diperlukan dukungan kebijakan, infrastruktur, maupun langkah strategis untuk memperkuat sistem kelistrikan di Kepulauan Riau.
Perbedaan Informasi Penyebab Blackout Harus Dijelaskan
Selain menuntut tanggung jawab pemerintah, Suaib menyoroti perbedaan informasi mengenai penyebab blackout yang beredar di tengah masyarakat.
Informasi yang menjadi perhatian pihaknya menyebutkan bahwa gangguan dipicu hewan liar yang menyebabkan salah satu trafo induk mengalami gangguan.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PLN Batam, Rudi Antono, disebut menyampaikan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan defisit daya sebesar 40 megawatt (MW).
Perbedaan penjelasan tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai penyebab gangguan, kondisi pasokan listrik, dan langkah pencegahan yang akan dilakukan.
Suaib meminta PLN menyampaikan hasil evaluasi teknis secara transparan. Ia juga mendorong BP Batam dan Pemprov Kepri memastikan persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait, sehingga tidak berhenti pada pernyataan atau penjelasan sesaat.
Ketidakjelasan informasi, menurutnya, berpotensi menambah kekhawatiran masyarakat dan pelaku UMKM yang terdampak, terutama apabila tidak disertai kepastian mengenai langkah pemulihan dan pencegahan.
Mendesak Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Aksi Rakyat Menggugat mendorong penyelesaian persoalan blackout melalui langkah nyata yang melibatkan PLN, BP Batam, Pemprov Kepri, dan pemerintah pusat sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Dalam jangka pendek, masyarakat membutuhkan penjelasan resmi mengenai penyebab gangguan, kepastian pemulihan layanan, serta informasi mengenai kompensasi bagi pelanggan yang memenuhi ketentuan.
Sementara itu, dalam jangka panjang, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan pasokan daya, kapasitas jaringan, kesiapan peralatan, cadangan daya, dan proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik di Batam, Bintan, serta Tanjungpinang.
Suaib menegaskan, keterbukaan terhadap persoalan kelistrikan tidak seharusnya dianggap sebagai upaya merendahkan institusi PLN ataupun pihak pemerintah.
Sebaliknya, kritik publik harus menjadi momentum untuk memperbaiki pelayanan dan memperkuat koordinasi antarlembaga.
“Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha terus menanggung dampaknya, sementara penyelesaian persoalan justru tidak jelas. PLN harus terbuka, BP Batam harus menjalankan perannya, dan Pemprov Kepri harus mengambil langkah sesuai kewenangannya. Semua pihak harus mendorong solusi agar kejadian serupa tidak terulang,” demikian inti tuntutan Rakyat Menggugat.
Menurutnya, persoalan listrik bukan semata-mata urusan teknis penyedia energi, melainkan juga menyangkut kepentingan publik, keberlangsungan usaha, dan daya saing daerah.
Karena itu, BP Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak lepas tangan dalam persoalan ini.
Keduanya diharapkan mengambil peran aktif dalam mendorong penyelesaian yang terukur, transparan, dan berkelanjutan demi melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga kepercayaan investor terhadap Batam dan Kepulauan Riau.
