Pengesahan APBD Natuna 2016 Terlambat dan DAK “Tak Tepat Sasaran”, Pj Gubernur Akan Berikan Sanksi

Ketua Komisi III Bagian Banggar DPRD Kabupaten Natuna, Wan Sofian.
Ketua Komisi III Bagian Banggar DPRD Kabupaten Natuna, Wan Sofian.

Natuna, LintasKepri.com – Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto akan memberikan sanksi terhadap Pemkab Natuna terkait keterlambatan pengesahan APBD Kabupaten Natuna tahun 2016 jika sampai akhir Januari ini tak kunjung juga disahkan.

“Dewan Natuna mengaku pasrah, apa boleh buat. Sekarang antara DPRD dan Pemkab Natuna masih tarik ulur,” kata Ketua Komisi III Bagian Banggar DPRD Kabupaten Natuna, Wan Sofian, Jum’at (29/1).

Selain itu, kata dia, permasalahan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) “salah guna” dan “tak tepat sasaran” yang digunakan oleh pemerintah, juga menjadi penyebab dikenakannya sanksi.

“Sebagai contoh, uang untuk beli kopi kemudian dibelikan rokok dan korek api tentu tidak cocok. Setelah itu diminta lagi uang untuk beli kopi tersebut, kira kira keberatan tidak orang yang sudah memberikan uang kepada pembeli kopi itu?. Seperti itulah ceritanya,” ungkapnya.

Wan Sofian menjelaskan, permasalahan DAK yang banyak salah sasaran dikarenakan Bupati Natuna, Ilyas Sabli sudah tidak terpilih lagi, dan kalau Ilyas masih terpilih juga tentunya permasalahan ini mungkin masih bisa diatasi.

“Karena pak Ilyas bisa saja comot sana comot sini dulu untuk membayar hutang Pemkab Natuna,” ucapnya.

Saat ini, katanya, dengan kondisi Pemkab Natuna seperti ini, dana darimana yang akan dijadikan untuk membayar hutang dengan jumlah yang besar. Oleh karena itu, Ketua DPRD Natuna telah berangkat guna konsultasi ke pihak Provinsi Kepri terkait hal ini.

“Untuk lebih jelasnya, kita tunggu saja Ketua DPRD Natuna pulang dahulu. Mungkin kalau tak hari ini, besok beliau pulang,” jelas Wan Sofian.

Ia menyebut, Ketua DPRD Natuna ingin pasang badan untuk kepentingan Pemda Natuna. Yang menjadi pertanyaan, apakah boleh atau tidak jika Ketua DPRD Natuna saja yang tandatangan untuk menyelesaikan masalah di Natuna, sebab dua orang pimpinan dewan lainnya yakni Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II tak ingin ikut tandatangan.

Terkait hal tersebut, masyarakat Natuna resah atas permasalahan yang terjadi antara dewan dan pemerintah. Akibat permasalahan ini dikhawatirkan ekonomi masyarakat pada tahun 2016 akan bertambah parah.

Sehingga banyak masyarakat Natuna menuding Pemimpin dan DPRD Kabupaten Natuna hanya memikirkan kepentingannya saja daripada memikirkan kepentingan masyarakat.

Sebab, ungkap Syamsul (40) warga Bandarsyah, hal ini bukanlah yang pertama kali terjadi.”Sebelum Ilyas Sabli jadi Bupati pun Natuna selalu terlambat ketuk palu akibat tarik ulur kepentingan pribadinya,” katanya. (Herman)