Tanjungpinang, LintasKepri.com – Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) merasa kecewa dengan Wali Kota Tanjungpinang Rahma. Mereka seperti tidak dianggap.
Hal itu dibenarkan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LVRI Tanjungpinang, Darwono. Ia mengaku kecewa dengan sikap Rahma padahal veteran sudah bersusah payah berjuang melawan penjajah.
Dia menyebut pemimpin Tanjungpinang (wali kota) sebelumnya dari Suryatati A Manan, Lis Darmansyah hingga almarhum Syahrul sangat perhatian dengan veteran (pejuang).
“Pemimpin sebelumnya perhatian ke kita. Ya tahulah kita ini sudah tua. Bahkan ada yang sakit. Sebenarnya kita ini membutuhkan dana,” ujar Darwono, Rabu (3/3).
Ia menegaskan, sejak kepemimpinan Rahma, para veteran yang berada di Tanjungpinang tidak pernah mendapatkan bantuan sedikitpun.
Saking ingin diperhatikan oleh Rahma, para pejuang kemerdekaan tersebut pernah mendatangi Kantor Wali Kota Tanjungpinang. Namun, mereka pulang dengan wajah kecewa karena tidak berhasil mendapatkan perhatian dari Rahma.
“Tahun lalu masih didukung kita untuk kegiatan. Tapi bu wali kota yang baru ini lain. Saya dari November 2020 minta bantuan selalu dipimpong. Dilempar ke Kesra bahkan hingga Bansos tidak pernah ada bantuan,” tegas Darwono.
Ironisnya, para pejuang itu pernah mengumpulkan uang Rp10 ribu per orang hanya untuk membayar uang pemakaman anggota LVRI.
“Sampai hati rasanya, kita pernah iuran 1 orang itu Rp10 ribu untuk biaya pemakaman anggota kita. Dimana hati bu Rahma,” tutur Darwono.
Seharusnya, kata dia, LVRI didukung oleh pemerintah setempat. Karena sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia dan surat dari Kementerian Dalam Negeri.
“Sesuai Keputusan Presiden dan surat Kementerian Dalam Negeri, seharusnya kita ini diperhatikan oleh pemerintah daerah. Namun kenyataannya tidak,” kata Darwono.
Ia bisa saja melaporkan kejadian ini ke Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Mayor Jenderal TNI (Purn) Saiful Sulun. Namun Darwono masih bisa menahan diri. Dia tidak mau Rahma susah jika berurusan dengan pusat.
“Kami orang tua minta dukungan wali kota. Kalau kami ke Jakarta membuat laporan kepada Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun, nanti akan menyulitkan pemerintahan kita juga, makanya jangan sampai,” tutur Darwono.
(san)
