Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang nomor urut satu, Rizha Hafiz, menyoroti ketergantungan ekonomi Kota Tanjungpinang pada anggaran pemerintah, khususnya belanja pegawai.
Ia pun menekankan pentingnya diversifikasi sumber ekonomi. Rizha mengingatkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada belanja pegawai negeri dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kota.
Dalam kunjungan ke warga Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Senin (21/10/2024), Rizha menegaskan bahwa roda perekonomian kota melambat ketika pembayaran tunjangan dan gaji pegawai terlambat.
Hal ini, menurutnya, berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga, terutama para pelaku usaha kecil.
“Ibu-ibu yang berjualan merasakan langsung penurunan omzet saat pegawai negeri belum menerima gaji atau tunjangan. Ini bukti nyata bahwa ekonomi Tanjungpinang masih sangat bergantung pada belanja pegawai,” ujar Rizha.
Rizha menegaskan bahwa salah satu program prioritas mereka adalah mengurangi ketergantungan tersebut melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
“Jika kita hanya mengandalkan APBD dan belanja pegawai, ekonomi kota akan terhambat. Oleh karena itu, perlu strategi untuk menggairahkan sektor ekonomi kreatif dan UKM,” ujarnya tegas.
Rizha juga menambahkan, pihaknya akan memprioritaskan program-program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, agar warga lebih berani memulai usaha mandiri.
“Kami berkomitmen menyediakan pelatihan bagi warga yang ingin membuka usaha, dari pembuatan keripik, menjahit, hingga barista. Dengan cara ini, kami berharap dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran,” jelasnya.
Program kewirausahaan ini akan difasilitasi oleh pemerintah kota melalui dinas terkait, dengan harapan mampu menciptakan lebih banyak pengusaha lokal.
Rizha mencontohkan, pelatihan bagi ibu-ibu untuk membuat produk makanan berkualitas atau pelatihan keterampilan seperti menjahit dan bordir sebagai langkah konkret dari visi mereka.
“Kami ingin membangun perekonomian yang lebih mandiri, di mana setiap warga bisa berusaha dan mengembangkan sektor ekonomi di luar belanja pemerintah,” pungkasnya.(*)
Editor: Brm
