Lintas Kepri

Infromasi

Kesbangpol Kepri Gelar FGD Indeks Demokrasi Indonesia 2023

Mar 28, 2024
Forum Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023 Tingkat Provinsi Kepulauan Riau ini dilaksanakan di Balairung Raja Ali Kelana Lantai 4 Gedung Daeng Celak Kantor Gubernur Kepulauan Riau pada Kamis, (14/03/2024).

Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023 di Balairung Raja Ali Kelana, Kantor Gubernur Kepri, Kamis (14/03/2024).

FGD ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra, T. S. Arif Fadillah, dan dihadiri oleh 30 peserta dari berbagai unsur, termasuk OPD terkait, instansi vertikal, akademisi, mahasiswa, paguyuban/ormas, partai politik, dan media.

Sekretaris Kesbangpol Kepri, Aludin Andy mengatakan tujuan FGD ini adalah untuk mendapatkan informasi dan penilaian dari para peserta terkait data-data kuantitatif IDI yang telah dikumpulkan oleh BPS Kepri.

Forum Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023 Tingkat Provinsi Kepulauan Riau ini dilaksanakan di Balairung Raja Ali Kelana Lantai 4 Gedung Daeng Celak Kantor Gubernur Kepulauan Riau pada Kamis, (14/03/2024).

“Data ini akan digunakan untuk menghitung IDI Kepri 2023, yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di provinsi ini,” jelasnya.

Andy mengatakan IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini dihitung berdasarkan tiga aspek utama yakni kebebasan sipil, hak politik, Hak warga negara untuk memilih dan dipilih dan lembaga demokrasi.

“IDI adalah alat yang penting untuk mengukur kemajuan demokrasi di Indonesia,” ujar Andy.

Forum Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023 Tingkat Provinsi Kepulauan Riau ini dilaksanakan di Balairung Raja Ali Kelana Lantai 4 Gedung Daeng Celak Kantor Gubernur Kepulauan Riau pada Kamis, (14/03/2024).


Andy menjelasnya Data IDI dapat digunakan untuk berbagai pemantauan, seperti evaluasi kinerja pemerintah dalam menjalankan demokrasi, mengidentifikasi area-area yang perlu diperkuat untuk meningkatkan demokrasi serta memberikan informasi kepada publik tentang tingkat demokrasi di Indonesia.

“FGD IDI 2023 Kepri diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan komprehensif tentang tingkat demokrasi di provinsi ini,” jelasnya.

“Data ini akan menjadi bahan masukan yang berharga bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk membangun demokrasi yang lebih baik di Kepri,” tutur Andy.(Adv).

Bagikan Berita :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *