Lintaskepri.com, Jakarta – Peta politik nasional kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar tersebut mencuat pada Rabu (11/11/2026), setelah Gibran disebut menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Informasi pengunduran diri tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Ia membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden.
Kabar ini sekaligus menjadi babak baru dalam dinamika politik pemerintahan Prabowo-Gibran yang belakangan menghadapi tekanan politik cukup besar.
Berawal dari polemik dokumen pendidikan
Keputusan Gibran untuk mengundurkan diri tidak terlepas dari polemik mengenai dokumen pendidikan yang menjadi perhatian publik.
Persoalan tersebut semakin berkembang setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 yang berkaitan dengan dokumen pendidikan serta surat penyetaraan pendidikan Gibran.
Putusan dan persoalan hukum tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai persyaratan pendidikan yang digunakan Gibran ketika mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Situasi tersebut memicu tekanan politik dari sejumlah anggota DPR yang mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
120 anggota DPR dorong Hak Menyatakan Pendapat
Tekanan terhadap posisi Gibran semakin menguat setelah sekitar 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut menyepakati usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Langkah tersebut menjadi salah satu perkembangan politik paling serius karena berpotensi membawa persoalan kedudukan Wakil Presiden ke proses politik dan konstitusional di parlemen.
Di tengah situasi tersebut, Gibran dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan adanya pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Prasetyo menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu Gibran menyatakan niat mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA.
Namun, Presiden Prabowo disebut memberikan sejumlah saran dan Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Informasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan Istana kepada awak media.
Bagaimana mekanisme setelah Gibran mengundurkan diri?
Pengunduran diri Wakil Presiden tidak serta-merta membuat jabatan tersebut langsung kosong secara administratif. Terdapat mekanisme konstitusional yang harus dijalankan sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila Wakil Presiden berhenti, mengundurkan diri, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan, penggantinya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Prosesnya meliputi:
- Surat pengunduran diri disampaikan secara resmi kepada MPR.
- MPR memproses dan menyatakan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
- Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR.
- MPR melakukan pemilihan Wakil Presiden pengganti.
- Pemilihan dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah MPR menerima usulan Presiden
Mekanisme tersebut dijelaskan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Nasib pemerintahan Prabowo-Gibran
Perkembangan ini tentu menjadi perhatian besar karena Gibran merupakan pasangan Prabowo Subianto yang memenangkan Pilpres 2024 dan dilantik untuk memimpin pemerintahan periode 2024–2029.
Jika pengunduran diri diproses secara konstitusional, Indonesia akan menghadapi pergantian Wakil Presiden di tengah perjalanan pemerintahan.
Situasi tersebut juga berpotensi memunculkan dinamika baru di antara partai-partai politik pendukung pemerintah, terutama dalam menentukan figur yang akan diusulkan sebagai pengganti.
Selain persoalan pergantian jabatan, publik juga menunggu bagaimana Presiden Prabowo menyikapi perkembangan tersebut serta bagaimana pemerintah menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan program nasional.
Publik menunggu kepastian resmi
Meski kabar pengunduran diri telah dibenarkan oleh Budi Arie Setiadi dan dilaporkan sejumlah media nasional maupun internasional, tahapan formal di MPR masih menjadi bagian penting yang perlu dipantau.
Reuters juga melaporkan pengunduran diri Gibran berdasarkan keterangan tiga sumber politik. Surat formal kepada MPR disebut akan menyusul pada Kamis (12/11/2026).
Dengan perkembangan ini, perhatian masyarakat kini tertuju pada langkah Presiden Prabowo, proses di MPR, serta siapa sosok yang nantinya berpeluang mengisi posisi Wakil Presiden.
Pengunduran diri Gibran, apabila dituntaskan melalui mekanisme konstitusional, akan menjadi peristiwa politik penting dalam perjalanan pemerintahan Indonesia periode 2024–2029.
