Plt Gubernur Kepulauan Riau H Isdianto mengecam keras tindakan pencemaran laut berupa limbah minyak hitam. Limbah ini menyebabkan kotornya beberapa daerah pantai, khususnya pantai wisata di Kabupaten Bintan.
“Pemerintah mengecam tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti ini. Harus ada langkah konkrit dari Pemerintah Pusat dan Kementerian terkait dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah guna mencari jalan keluar untuk penindakan para pelaku pembuang limbah,” kata Isdianto di sela-sela acara Peninjauan Pantai Nirwana dan Tempat Penampungan Sementara Limbah B3 di Lagoi, Bintan, Selasa (21/01).
Turut ikut peninjauan ini Danlantamal IV Arsyad Abdullah, Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema, Danlanud Tanjungpinang Kolenel Pnb Andi Wijanarko, Group General Manager PT. BRC Abdul Wahab dan OPD terkait Provinsi Kepri.
Isdianto mengatakan masalah limbah ini adalah masalah yang selalu berulang setiap tahunnya namun tidak ada jalan keluarnya hingga saat ini. Pemerintah Daerah menurutnya memiliki keterbatasan kewenangan dalam menangani permasalahan itu sebab menyangkut perairan Operational Port Limited (OPL) atau perairan internasional yang berbatasan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura.
“Kami saat ini hanya bisa mendata dan melaporkan pencemaran dan kerugian yang diakibatkan oleh limbah ini kepada Kementerian terkait. Sementara itu pencegahan dan penindakan agar kejadian ini tidak berulang lagi membutuhkan keterlibatan pusat karena menyangkut perairan antar negara,” jelasnya.
Untuk solusi jangka pendek Isdianto menawarkan ide berupa penebaran jaring atau pemasangan oil barier sepanjang garis pantai yang terpapar limbah oli hitam guna mengurangi kapasitas limbah untuk masuk hingga ke garis pantai.
“Kalau sudah kejadian seperti ini, kita harus ada langkah antisipasi awal. Jangan sampai limbah tersebut leluasa.masuk hingga ke pantai dan menggangu wisatawan yang ingin bermain di pantai. Mungkin sebaiknya ditengah pantai dipasang semacam jaring sebagai penghalau, sehingga tidak semua limbah masuk hingga ke bibir pantai, dan kerja kita membersihkan tidak terlalu susah,” jelasnya.
Sedangkan untuk penanganan masalah ini lebih lanjut, Isdianto mengajak FKPD, Dinas terkait serta pihak swasta yang terdampak limbah untuk duduk bersama membahas langkah penanganan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang demi menjaga iklim dunia pariwisata di Kepulauan Riau.
“Masalah ini tak bisa selesai disini. Harus kita lakukan rapat koordinasi lebih lanjut untuk mengantisipasi dampak dari kejadian ini. Semuanya harus duduk bersama untuk memecahkan masalah ini secara serius,” harapnya.(*)
