Yanto : Gempar Terlalu Tendensius Menilai Rini

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Ketua Dewan Pendiri DPP Solidaritas Anak Tempatan (Soltan) Provinsi Kepri, Yanto menilai tiga petisi Gerakan Anak Terpelajar (Gempar) Kepri terlalu tendensius dalam menanggapi pencalonan Rini Fitriyanti sebagai bakal calon Wakil Gubernur Kepri Periode 2016-2021.

“Tiga poin yang disampaikan mereka (Gempar,red) itu tidak normatif, dan lebih mengarah kepada sikap tendensius,” kata Yanto saat dihubungi LintasKepri.com, Selasa (7/6).

Yanto menilai seorang Rini Fitriyanti adalah seorang yang luar biasa, sebab katanya, untuk memenangkan Sanur pada Pilkada 2015 lalu, kepiawan berpolitik dan melakkkukan pendekatan sungguh luar biasa dan sangat teruji.

“Anak almarhum HM Sani ini yang terus melakukan silaturahim kepada seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, itu membuktikan dia bisa berpolitik dan berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Kedekatan emosional Rini juga katanya sudah terbangun sejak mengiringi perjalanan alm.HM Sani, dan kata Yanto, Rini sangat tau janji Politik antara Sanur dengan masyarakat.

“Apa saja yang harus diselesaikan, beliu sudah tau, dan juga menurut kami, beliau mengerti sekali dengan konsep pembangunan maritim di Provinsi Kepri, dan orang yang paling sangat dekat dengan almarhum HM Sani, adalah Rini,” tambahnya.

Menjawab dalam point ketiga petisi Gempar itu, Yanto menerangkan kalau untuk menjalankan Roda Pemerintahan bukan menggunakan sistem Kuli.

“Artinya bukan seperti Angkat sendiri, masak sendiri, cuci sendiri, disini ada pedomannya, regulasinya, dan peraturan pemerintah yang harus diikuti,” terangnya.

Selanjutnya, membahas apa maksud Gempar menolak Rini sebagai bakal calon, Yanto menduga ada oknum yang memotori Gempar untuk berpandangan seperti itu soal Rini yang dikenalnya.

“Terlalu lebay menilai seperti itu, pasti ada yang mendalanginya,” kata Yanto.

Kemudian, anggapan Gempar mengenai sistem kerajaan (Monarki,red) itu pasal Rini yang berasal dari keluarga birokrat, Yanto menjelaskan kalau negara ini menganut sistem demokrasi.

“Pertimbangan kita, asumsi kita apakah ada dendam dengan Bu Rini, dan ada sumber tertentu yang menyuruh mereka, itu yang harus diketahui,” tukasnya. (Aji Anugraha)