Tanjungpinang, LintasKepri.com – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Tanjungpinang Amrialis, mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah menemui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri untuk membahas masalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Dari hasil pertemuan dengan BPKP, Amrialis menuturkan pada masa sekarang yang sudah masuk era new normal, BLT bisa dibagikan dan tidak bertentangan dengan aturan.
“Kemarin sudah kita bahas dengan BPKP. BLT bisa dibagikan saat masa ini (new normal),” ucap Amrialis di Kantor Camat Bukit Bestari, Jumat (10/7).
Hanya saja masih terdapat permasalahan. Inti permasalahannya, sambung Amrialis, yakni anggaran belum tercukupi. Karena, anggaran saat ini masih berada di angka Rp12,5 miliar. Belum ada penambahan.
“Anggaran masih segitu. Tidak akan cukup jika dibagikan untuk 35.090 KK,” sebut Amrialis.
Saat disinggung ada wacana dari Plt Wali Kota Tanjungpinang Rahma yang akan mengalihkan anggaran BLT ke penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Amrialis terlihat pasrah.
“Kalau itu tergantung pada pimpinanlah (Rahma). Dan pastinya kalau mau dialihkan, harus dengan prosedur yang sesuai. Mulai dari pembahasan di TAPD dan Banggar,” sebut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang ini.
Terpisah, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Tanjungpinang, Wan Rafiwar, kesal dengan lambatnya penyaluran BLT. Terlebih, ada wacana Rahma untuk mengalihkan anggaran BLT untuk UMKM.
Wan Rafiwar meminta agar Rahma tetap membagikan BLT. Karena, saat ini masyarakat lebih membutuhkan dari pada UMKM.
“Segera bagikanlah. Masyarakat lebih membutuhkan. Kalau UMKM kan dia sudah buka usahanya. Pasti roda ekonominya sudah berputar,” tegas Wan Rafiwar dikonfirmasi.
Seperti diketahui, Plt Wali Kota Tanjungpinang Rahma masih memiliki ‘utang’ dengan masyarakat terkait penyaluran BLT.
BLT ini dijanjikan oleh Rahma sejak beberapa bulan lalu. Sayangnya sampai saat ini BLT tak kunjung disalurkan.
(san)