Terkait Bantuan KKP, Wabup Minta Nelayan Natuna Sampaikan Keluhannya

Wabup Natuna Hj. Ngesti Yuni Suprapti saat menerima bantuan Kapal Nelayan dari KKP, beberapa waktu lalu di Pulau Tiga.
Wabup Natuna Hj. Ngesti Yuni Suprapti, saat menerima bantuan Kapal Nelayan dari KKP, beberapa waktu lalu di Pulau Tiga.

Natuna, LintasKepri.com – Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah menggelontorkan banyak bantuan terhadap para nelayan yang ada di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Bantuan yang diberikan oleh Kementerian yang di nahkodai oleh Susi Pudjiastuti untuk nelayan di Kabupaten Natuna, terbilang cukup banyak dan bervariasi. Dari mulai alat tangkap ikan seperti kapal, bubu, jaring, GPS dan alat tangkap lainnya, juga ada bantuan berupa pembangunan pelabuhan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Cool Storage, Ice Flex, dana pembinaan hingga asuransi jiwa bagi nelayan.

Dari sekian banyak bantuan yang digelontorkan Pemerintah Pusat terhadap para nelayan di daerah yang terletak di Laut Natuna Utara tersebut, ternyata sebagian besar diantaranya justru tidak dapat dimanfaatkan oleh para nelayan, dan terbilang mubazir.

Nelayan Natuna menunjukkan bubu bantuan KKP yang tidak bisa digunakan (foto : kejoranews).
Nelayan Natuna menunjukkan bubu bantuan KKP yang tidak bisa digunakan (foto : kejoranews).

Beberapa bantuan yang sama sekali tidak bisa digunakan tersebut, diantaranya adalah kapal nelayan, bubu ikan dan ice flex. Beberapa bantuan tersebut tampak teronggok di salah satu pelabuhan tempat pelelangan ikan (TPI) yang ada dikawasan Pering, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur.

Alasan para kelompok nelayan yang tidak mau menerima bantuan tersebut, beragam. Mulai dari kapal yang biaya operasionalnya tinggi dan bahannya tidak sesuai dengan kondisi laut Natuna, bubu yang tidak bisa digunakan lantaran design dan bahannya tidak cocok untuk perairan Natuna hingga Ice Flex (mesin pembuat bunga es) yang tidak dilengkapi mesin diesel dan biaya operasionalnya cukup tinggi, serta beribu alasan lainnya.

Hal ini pun membuat Wakil Bupati Natuna, Hj. Ngesti Yuni Suprapti angkat bicara. Pasalnya, selama ini Pemerintah Daerah (Pemda) Natuna tidak pernah mengetahui segala masalah dan keluhan yang dialami oleh para nelayan Natuna, terhadap seluruh bantuan yang diberikan oleh KKP.

Beberapa bantuan kapal dari KKP untuk nelayan Natuna. (Foto : KKP).
Beberapa bantuan kapal dari KKP untuk nelayan Natuna. (Foto : KKP).

Selama ini, para nelayan dianggap bungkam, dan tidak mau berkomunikasi kepada Pemda Natuna, atas masalah yang dihadapinya. Ia pun berharap para nelayan tidak tinggal diam, dan harus berani mengutarakan segala permasalahan tersebut, sehingga Pemda bisa segera mengambil tindakan.

“Seharusnya para nelayan sampaikan kepada Pemerintah Daerah, bahwasannya bantuan yang diterima dari KKP tidak bisa digunakan sama sekali,” ucap Ngesti, saat ditemui LintasKepri.com diruang kerjanya. Selasa (22/05/2018) siang.

Sampai saat ini, kata Ngesti, belum pernah ada forum maupun perwakilan dari kelompok nelayan, yang menyampaikan perihal bantuan alat tangkap ikan bagi nelayan Natuna, yang tidak bisa digunakan.

“Kalau dikasih bantuan, tapi tidak bisa digunakan, harusnya nelayan jangan diam saja. Harus ada komunikasi dengan Pemerintah Daerah. Misalnya mengadakan sharing dengan Dinas Perikanan, nanti biar kita sambungkan ke Kementerian yang bersangkutan. Jadi jangan pernah salahkan bantuannya, berarti nelayannya yang tidak siap,” katanya.

Hj. Ngesti Yuni Suprapti saat ditemui diruang kerjanya, di Lantor Bupati Natuna, Bukit Arai.
Hj. Ngesti Yuni Suprapti saat ditemui diruang kerjanya, di Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai.

Kata Ngesti, selama ini Pemda Natuna selalu welcome, atas segala aduan dan keluhan yang diterima dari masyarakat. Melalui aduan tersebut, nantinya Pemda Natuna akan membantu memediasi kepada Pemerintah Pusat, agar segala bentuk bantuan dan program yang diberikan oleh Pemerintah terhadap rakyatnya, bisa termanfaatkan dengan baik, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena Pemerintah sendiri juga tidak ingin menghabiskan anggaran, yang peruntukkannya sama sekali tidak memberikan feedback yang positif bagi masyarakat dan negara.

“Ini harus cepat disampaikan, jangan sampai terlambat. Kalau bantuannya tidak sesuai, ya harus komplain. Karena Pemerintah Pusat taunya ini sudah clear, masyarakat sudah merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan, tapi ternyata tidak jadi apa-apa, kan mubazir. Akhirnya masyarakat kita juga tidak ada peningkatan apapun, kan rugi,” tuturnya.

Mantan Anggota DPRD Natuna periode 2009-2014 itu menyarankan, agar nelayan Natuna bisa meningkatkan diri, jika ingin bersaing dengan nelayan lain dari luar daerah. Agar nelayan Natuna bisa berdaulat di wilayahnya sendiri. Ia pun berharap para nelayan pribumi bisa mencontoh nelayan dari luar daerah, salah satunya dari cara mereka bekerja secara tim.

“Laut Natuna ini kalau bukan nelayan kita sendiri yang menguasai, mau jadi apa kita. Masak harta kita sendiri, tapi kita tidak bisa mengambil hasilnya. Kita jangan mau kalah dengan nelayan luar,” tegasnya.

Ngesti juga meminta agar Dinas Kelautan Natuna, bisa selalu mengawasi atau memonitor segala bantuan yang diberikan oleh KKP terhadap nelayan Natuna. Sehingga Pemda Natuna tahu, sudah sejauh mana perkembangannya. Jangan sampai ini semua dibiarkan begitu saja.

Pantauan media ini dilapangan, tidak hanya para nelayan disekitar Kota Ranai saja yang tidak mau memanfaatkan bantuan alat tangkap ikan yang diberikan oleh KKP. Namun sebagian besar Nelayan diluar Pulau Bunguran Besar, juga mengalami keluhan yang serupa.

Laporan : Erwin Prasetio