Dana BOK Buat Puskesmas Tahun 2016
Tanjungpinang, LintasKepri.com – Kota Tanjungpinang dipastikan mendapat kucuran dana segar sebesar Rp 1,2 miliar dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia tahun 2016 ini. Anggaran tersebut merupakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang digelontorkan pemerintah pusat dengan total Rp 2,5 Triliun buat Puskesmas se- Indonesia.
“Alokasi BOK Kota Tanjungpinang Rp 1.200.000.000 tahun ini,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Tanjungpinang, Rustam, Rabu (6/1).
Total anggaran itu nanti, sambung Rustam, akan diberikan kepada enam Puskesmas dari tujuh Puskesmas yang beroperasi di Kota Gurindam ini nanti.
“Yang belum dapat itu di Tanjung Unggat. Karena, masih dialokasikan melalui Puskesmas induknya yaitu di wilayah Sei Jang,” ungkapnya.
Rustam berharap, melalui dana BOK tersebut, tentunya dapat membantu operasional kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. Khususnya, kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi balita dan Bumil plus promosi kesehatan, pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan.
“Tentu kita juga akan melakukan kontrol melalui pertemuan berkala, bimbingan teknis dan supervisi serta laporan kinerja,” tutup Rustam.
Seperti diberitakan sejumlah media nasional, Dana Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK sebanyak Rp 2,5 triliun akan dikucurkan ke puskesmas seluruh Indonesia oleh Kemenkes RI tahun ini. Data per bulan Juli 2015 terdapat sekitar 9.500 puskesmas di Indonesia.
Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dr Anung Sugihantono MKes mengatakan, BOK yang disalurkan pada puskesmas akan digabungkan dengan sistem kapitasi yang dikelola puskesmas.
“Namun, melalui dana BOK akan diberi tambahan dana berupa alokasi lokus prioritas bagi 472 puskesmas,” tutur Sugihantono MKes di Kantor Kemenkes, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/1).
Sebanyak 472 puskesmas mendapat dana tambahan karena akan melakukan upaya lebih dibanding puskesmas lain dalam menekan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan penyakit tidak menular di beberapa provinsi dengan jumlah AKI dan AKB cukup tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.
“Dana BOK terdiri dari tiga yaitu lokasi dasar yang diberikan ke semua puskesmas kemudian ditambah alokasi tambahan yang nilainya beda per regional. Kemudian ada lagi alokasi fokus prioritas untuk menyelesaikan tugas spesifik sesuai persoalan daerah. Nah, 472 puskesmas ini dapat ketiganya,” terang dr Anung.
Saat ini, lanjut dr Anung, kunjungan pertama kehamilan sudah hampir 100 persen tapi tidak semua ibu hamil yang sudah melakukannya mendapat pelayanan mutu lengkap sampai ke persalinan di tingkat fasilitas layanan kesehatan.
“Misalnya bulan depan harusnya dia datang karena tablet penambah darahnya cuma untuk sebulan, tapi kok ini tidak datang, maka tenaga kesehatan harus marahin si ibu hamil ini kan sudah ada dana tambahan tadi. Diparahi, jangan-jangan orangnya udah pindah atau gimana. Kalau dulu kita kapitasi tinggi jadinya tenaga kesehatan nunggu aja di puskesmas, kalau sekarang mereka didorong keluar menjangkau masyarakat,” papar dr Anung.
Di tahun 2015 misalnya, ada 20,4 persen ibu dengan indikasi kekurangan energi kronis (KEK) di Indonesia. Dari jumlah tersebut, yang bisa mendapat pemberian makanan tambahan sekitar 15 persen. Direncanakan, pada tahun 2016 pembiayaannya mampu mengcover 50 persen ibu hamil yang mengalami KEK. (Yan)
